Menkeu Tentukan Skema Dana Biayai Tol Sumatera

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Agus Martowardojo kini sedang membahas kemungkinan skema dana untuk PT Hutama Karya Persero. Perusahaan BUMN yang nantinya dikhususkan untuk pembangunan jalan tol itu akan diberikan mandat untuk membangun tol di Sumetera.

"Sumbernya bisa dari Penyertaan Modal Negara (PMN), soft loan agreement (SLA) atau penerbitan obligasi," kata Agus saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (25/1/2013).

Menurut Agus, opsi sumber dana untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur tersebut memang bervariasi. Hal ini disebabkan nilai investasi yang diperlukan perseroan akan besar.

Apalagi, salah satu BUMN Karya tersebut hanya akan menerima mandat pembangunan proyek infrastruktur dari pemerintah. Jadi, tidak ada upaya untuk terlalu ;mengejar laba dalam setiap bisnisnya.

Cara ini berbeda dengan BUMN Karya lainnya seperti PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Waskita Karya Tbk (WSKT) ataupun PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) yang masih berorientasi pada bisnis.

Sebagai tahap awal, PT Hutama Karya akan berupaya memperoleh izin dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai penyelenggara infrastruktur jalan tol. Selanjutnya, menunggu mandat dari pemerintah untuk membangun proyek jalan tol.

"Jadi kita tentukan skema pembiayaannya dan pembangunannya. Lantas bila untuk operasionalnya akan melibatkan pihak ketiga atau dioperasikan sendiri. Itu urusan nanti, terserah lah," tambahnya.

Seperti diberitakan, Menteri BUMN Dahlan Iskan memang sedang mengusahakan bagi PT Hutama Karya Persero untuk mendapat penyertaan modal negara (PMN). Suntikan dana segar ini akan dialokasikan untuk membangun proyek jalan tol di Sumatera.

"Memang Hutama Karya ini perlu modal besar untuk bangun jalan tol (Trans Sumatera). Kita lagi usulkan ke negara. Dia memang layak dapat PMN," kata Dahlan saat ditemui di Jakarta, Minggu (23/12/2012).

Menurut Dahlan, dana PMN ini sedikit berbeda dengan PMN bagi perusahaan BUMN lainnya. Jika PMN di perusahaan pelat merah lain bersifat menambah modal karena memang sedang merugi atau akan bangkit, tapi bagi Hutama Karya adalah suntikan sebagai modal untuk membangun proyek negara.

Hal itu karena Hutama Karya akan menjadi perusahaan penyelenggara konstruksi jalan tol non Terbuka. Sehingga proyek-proyek negara, khususnya konstruksi akan bisa dilakukan oleh perusahaan konstruksi pelat merah ini.

Nantinya, Hutama Karya akan berbeda dengan perusahaan konstruksi jalan tol pelat merah lain seperti PT Jasa Marga Tbk (JSMR). Sebab, Jasa Marga akan cenderung mencari profit dalam setiap operasionalnya.

Sementara Hutama Karya memang akan dijadikan sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam pembangunan proyek infrastruktur di tanah air. "Kita usulkan Hutama Karya dapat PMN Rp 15 triliun," tambahnya.