Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Kian Tak Berdaya di Laut

Kompas.com - 27/01/2013, 22:30 WIB
Brigita Maria Lukita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan kementerian kelautan dan perikanan mengizinkan pengalihan muatan (transhipment) ikan hasil tangkapan dari kapal 1.000 GT untuk diangkut ke luar negeri semakin membuat Indonesia kehilangan daya saing.

Pengaturan mengenai alih muatan ikan di tengah laut tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI, yang disahkan tanggal 27 Desember 2012.

Dalam Pasal 69 Ayat (1) Permen-KP 30/2012 disebutkan bahwa setiap kapal penangkap ikan dapat melakukan transhipment ke kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan.

Pasal 69 Ayat (3), disebutkan, pelaksanaan alih muatan ikan untuk kapal penangkap berbobot mati di atas 1.000 gross ton (GT) dengan alat tangkap pukat cincin (purse seine) yang dioperasikan secara tunggal tidak wajib didaratkan pada pelabuhan pangkalan, serta ikan dapat diangkut ke luar negeri.

Anggota Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Riza Damanik, mengemukakan, dibolehkannya kapal 1.000 GT melakukan alih muatan ikan untuk dibawa ke luar negeri hanya akan memfasilitasi kapal-kapal asing untuk menguasai perairan lepas di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI). Sebab selama ini, pemerintah Indonesia belum pernah menerbitkan izin kapal ikan berbobot mati 1.000 GT.

Ia menambahkan, selama ini kapal-kapal asing berskala besar telah menjarah perairan Indonesia, khususnya di laut lepas, untuk dibawa ke luar negeri. Sementara itu, kapal ikan lokal selama ini diwajibkan untuk mendaratkan ikan di pelabuhan. Dibiarkannya kapal 1.000 GT untuk mengangkut ikan ke luar negeri akan memukul kedaulatan perairan Indonesia.

"Indonesia tidak akan pernah bisa bangkit mengelola perikanan di laut lepas," ujarnya.

Secara terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, menjelaskan, Indonesia belum memiliki kapal berukuran besar di laut lepas, sehingga izin bagi kapal berbobot mati 1.000 GT diberikan demi menjaga perairan Indonesia, seperti ZEEI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com