Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Masih Mengkaji Masuk TPP

Kompas.com - 30/01/2013, 23:12 WIB
Jumarto Yulianus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia belum memutuskan bergabung ke dalam Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership). Indonesia akan terus mengkaji, apakah ada keuntungan positif yang diperoleh saat bergabung ke dalam forum tersebut.

Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, seusai membuka Konferensi Perdagangan 2013 di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (30/1/2013).

Pada prinsipnya, Indonesia tidak tertutup terhadap Kemitraan Trans-Pasifik (TPP). "Namun, selama kita belum mengetahui keuntungan yang positif, kita tidak akan bergabung ke dalam TPP," ujarnya.

Memang ada kalangan yang menganjurkan Indonesia seharusnya bergabung dalam Kemitraan Trans-Pasifik yang dimotori Amerika Serikat. Dengan bergabung ke dalam TPP, Indonesia akan mendapatkan banyak manfaat, terutama perluasan akses pasar global.

Forum itu pun dinilai lebih menjanjikan dibandingkan dengan forum ASEAN atau APEC.

Menurut Gita, sikap yang mendukung Indonesia bergabung ke dalam TPP sudah didengar. Namun, sikap itu belum mewakili seluruh sikap pemangku kepentingan yang ada.

"Kami juga perlu mendengar masukan dari para pemangku kepentingan yang lain, termasuk dari lembaga swadaya masyarakat," tuturnya.

Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Iman Pambagyo juga mengatakan bahwa sejauh ini Indonesia masih melakukan observasi terhadap TPP. Komitmen yang dituntut dalam perjanjian TPP cukup tinggi.

"Kami masih mengkaji plus minusnya bagi Indonesia," ujarnya.

Menurut Iman, komitmen perjanjian dalam TPP tidak hanya menuntut penurunan tarif dan pembukaan sektor jasa di bidang perdagangan, tetapi juga menuntut disiplin dalam menertibkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perdagangan.

Selain itu, dalam TPP juga dibahas provisi mengenai lingkungan dan perburuhan.

Indonesia, lanjut Iman, bukan tidak mau menegakkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, dan bukan juga tidak menghargai hak-hakpekerja.

"Namun, apakah kita siap kebijakan kita juga diatur dalam konteks perjanjian itu.Kedaulatan kita bisa tergerus," katanya.  

Iman mengatakan, fokus Indonesia saat ini adalah Kerja Sama Ekonomi Regional Komprehensif (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) yang dicetuskan pada 2012. RCEP dianggap lebih cocok denganIndonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com