Weda Bay Nickel Belum Sepakat soal Penerimaan Negara

JAKARTA, KOMPAS.com — Berita acara pembahasan amandemen kontrak antara PT Weda Bay Nickel dan Pemerintah RI ditandatangani, Senin (4/2/2913).

Namun, anak usaha Eramet, perusahaan pertambangan asal Perancis, belum menyepakati dua prinsip renegosiasi kontrak, yaitu besaran penerimaan negara dan kewajiban melaksanakan divestasi saham perusahaan itu.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo menyaksikan penandatanganan berita acara pembahasan amandemen kontrak antara PT Weda Bay Nicke (WBN)l dan Pemerintah RI.

Pemerintah yang diwakili Kementerian ESDM mencapai kesepakatan dengan PT WBN untuk melanjutkan pembahasan amandemen kontrak.

Berdasarkan hasil pembahasan amandemen kontrak, PT WBN menerima klausul wajib melakukan pengolahan dan pemurnian bijih nikel dengan membangun pabrik hydrometallurgy pionir sebagai greenfield project di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.

Kewajiban PT WBN tertuang dalam berita acara pembahasan amandemen kontrak karya antara PT WBN dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yang ditandatangani oleh Dirjen Minerba Dr Thamrin Sihite dan Alain Bernard Henri Giraud, Presiden Direktur PT Mitsubishi.

Acara itu juga dihadiri Tato Miraza-Direktur Pengembangan PT Aneka Tambang Tbk, Pierre Noyer-GM Corporate WBN, Yudhi Santoso-GM External Relation WBN, Masayuki Mizuno-Chief Representative Mitsubishi for Indonesia dan direksi Eramet Group.

Greenfield project yang akan dibangun PT WBN adalah proyek terintegrasi tambang nikel terbuka, selain pabrik hidrometalurgi serta fasilitas dan infrastruktur pendukung.

Proyek penambangan dan pengolahan nikel terpadu ini akan memanfaatkan bijih nikel secara maksimal dengan mengolah bijih nikel kadar rendah sehingga akan meminimalkan emisi karbon dioksida.

Proyek strategis yang masuk dalam Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku Utara, dalam bentuk penciptaan tenaga kerja lokal, pengembangan sumber daya manusia, ataupun mengutamakan penggunaan barang dan jasa dari Indonesia.

Secara umum, sebagaimana termuat dalam berita acara, dari enam isu strategis, empat (4) yang berhasil disepakati secara prinsip yaitu ketentuan mengenai wilayah kontrak karya, ketentuan mengenai jangka waktu kegiatan operasi-produksi, kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dan peningkatan pemanfaatan tenaga kerja setempat dan barang dalam negeri, serta wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.

Ada dua isu, yaitu kewajiban divestasi dan penerimaan negara (pajak dan penerimaan negara bukan pajak) masih perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut.