Gerindra: Pemerintah Harus Tegas Basmi Kartel Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingginya harga daging, kedelai, dan beberapa komoditas pangan lain, tak lepas dari adanya kartel pangan yang tetap eksis hingga sekarang. Terungkapnya kasus korupsi impor daging, menjadi bukti kuat praktik ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun mengakui temukan banyak mafia impor pangan dalam bentuk kartel-kartel. Kartel pangan ini diduga kuat punya jaring ke pihak pengambil keputusan. Mereka berkolusi dengan penguasa.

"Informasi KPK ini harusnya membuat pemerintah segera mengambil tindakan untuk mentertibkannya. Bukan justru meminta publik tak gegabah menyalahkan adanya kartel," kata Fadli Zon dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (15/2/2013).

Selama ini pemerintah terlalu percaya diri dengan sistem yang dibuatnya. Pemerintah yakin bahwa sistem akan menghindari terbentuknya kartel pangan. Sehingga tak aktif atau tak mau menyelidiki keberadaan kartel-kartel pangan.

Menjamurnya kartel pangan juga refleksi dari lemahnya UU Antimonopoli kita. Benar, kita punya UU No 5 tahun 1999, tapi aturan tersebut dibuat dalam konteks memenuhi pesanan IMF terkait dana bantuan yang dijanjikannya.

"Pada 2012, total impor pangan kita senilai Rp. 81,5 triliun rupiah. Kartel importir bahan pangan mengambil 30 persen keuntungan pertahun atau sekitar 11.3 triliun rupiah. Tahun ini kuota impor mulai diturunkan. Pemerintah harus pertahankan kebijakan ini," kata Fadli.

Menurut Fadli, jangan sampai pemerintah distir oleh kepentingan kartel pangan untuk menambah kuota impor demi menstabilkan harga. Impor bebas hanya akan menguntungkan kartel pangan dan merugikan petani serta konsumen.

Kartel pangan juga sering memanfaatkan kelemahan pemerintah. Seperti lemahnya akurasi data pangan, sebagaimana sering terjadi dalam sensus cadangan sapi nasional. "Simpang siur data pangan inilah yang seringkali dimainkan kelompok kartel," katanya.

Agar pangan nasional terjamin, pemerintah tak cukup melakukan pembatasan impor, namun juga harus bertindak tegas menghapuskan kartel-kartel pangan.