Pengelolaan Migas Harus Mendukung Kemandirian Energi

JAKARTA, KOMPAS.com - Paradigma pemerintah yang selalu berpandangan bahwa perusahaan asing melakukan pengeboran minyak di Indonesia tanpa mengambil minyak karena wilayah pengeboran dan minyak tetap milik negara, jadi bukti kemandirian energi akan sulit terealisasi.

"Saat banyak negara membangun infrastruktur dan cadangan migas nasional, ironisnya Indonesia masih terjebak pada sistem pengelolaan yang sama," ujar anggota DPR RI Komisi VII Rofi Munawar di Jakarta, Selasa (19/3/2013).

Rofi menilai, masalah terbesar dari pengelolaan migas nasional di sektor eksplorasi sesungguhnya bukanlah pada teknologi dan metode eksplorasi. Namun justru pada paradigma pengambil kebijakan yang masih mengganggap bahwa pengelolaan migas tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh bangsa sendiri.

Rofi menjelaskan, dalam berbagai kesempatan, pemerintah selalu mengungkapkan bahwa bisnis migas beresiko tinggi dan berteknologi mutakhir sehingga seringkali menganggap bahwa perusahaan nasional belum tentu mampu. Padahal seluruh teknologi yang digunakan selama ini di berbagai KKKS asing yang beroperasi telah dapat dikuasai oleh perusahaan migas nasional atau National Oil Company (NOC).

Sedangkan cadangan minyak bumi Indonesia hanya memiliki porsi 0,3 persen terhadap cadangan dunia, yaitu sebesar 4,4 miliar barel minyak dan bila diproduksikan dengan kondisi saat ini hanya akan berumur 11,8 tahun. "Seringkali ketika kita mendorong pengusaan teknologi dan investasi di sektor migas oleh NOC dipandang pemerintah sebagai sebuah kesalahan dan tindakan beresiko. Padahal disisi lain perusahaan asing memahami resiko yang sama juga dengan apa yang akan dialami oleh NOC, namun mereka tetap melakukan eksplorasi karena menilai ada keuntungannya," ujar Rofi.

Legislator Fraksi PKS asal Jatim ini menambahkan, persoalan migas seringkali dipandang hanya pada sektor penerimaan negara atau komoditas energi, namun tidak pernah memandang sebagai komoditas strategis nasional yang pengelolaan maupun penguasaannya dilakukan oleh negara. Sehingga pada akhirnya tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang bertolak belakang dengan semangat kemandirian energi nasional.

Kebijakan energi Indonesia kini sepenuhnya harus didasarkan pada upaya memperkuat ketahanan energi nasional dan seiring dengan tren perkembangan NOC di dunia yang semakin kuat dilakukan oleh negara.