JAKARTA, KOMPAS.com — Revitalisasi angkutan umum terutama berbasis bus di setiap kota di Indonesia hanya membutuhkan dana maksimal Rp 1 triliun per kota. Seandainya program revitalisasi dipenuhi pendanaannya oleh pemerintah, kemacetan di kota-kota di seluruh Indonesia dapat diatasi.
Demikian dikatakan ahli transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, Senin (25/3/2013) di Jakarta. " Persoalannya, tidak pada apakah ada uang atau tidak. Tetapi, apakah ada niat untuk memperbaiki angkutan umum," ujar Djoko.
Djoko mengatakan, selama ini angkutan umum hanya menggunakan 3 persen BBM bersubsidi. "Sementara kendaraan pribadi menggunakan 93 persen BBM bersubsidi. Uang sebesar Rp 175 triliun menguap begitu saja," kata dia.
Menurut Djoko, sebagian warga menganggap angkutan umum di Jakarta dapat kondisi sekarat. Kalau anda l ihat di daerah, kondisinya lebih mengerikan. Tidak lagi sekarat, tetapi dibiarkan nyaris punah. Sama sekali tidak ada keberpihakan bagi angkutan umum, ujar dia.
Djoko mengatakan, dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, negara bertanggung jawab atas LLAJ dan pembinaannya. "Kalau negara tidak mampu, ya, direvisi saja UU tersebut," kata Djoko.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.