Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Tak Utamakan Dampak Politik Terkait BBM

Kompas.com - 11/04/2013, 12:35 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, lamanya pemerintah mengambil keputusan soal bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bukan karena aspek politik. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata dia, mempertimbangkan dampak keputusan bagi rakyat miskin.

"Menjaga kelompok miskin yang paling konsen Bapak Presiden. Bukan politik. Politik itu nomor belakangan," kata Jero, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (11/4/2013).

Jero mengatakan, perlu kajian mendalam sebelum mengambil keputusan. Pasalnya, apapun opsi yang diambil, akan berdampak pada inflasi. Jika inflasi meningkat, kata dia, maka akan meningkatkan angka kemiskinan dan semakin menyusahkan rakyat miskin.

"Kalau opsi itu dilakukan, berapa inflasinya? Kalau mikirnya satu sektor saja itu mudah. Pemerintah kan mikir semua. Kalau pengusaha semua sudah usulkan ke saya naikkan saja (harga BBM bersubdidi). Wah nanti dulu," kata politisi Partai Demokrat itu.

Untuk itu, Jero berharap agar jangan ada kecurigaan terhadap kompensasi untuk rakyat miskin jika harga BBM bersubdisi dinaikkan. Senada dengan Presiden, ia menyarankan semua parpol ikut terlibat ketika penyerahan kompensasi nantinya.

"Bahwa ini bukan untuk kepentingan Partai demokrat. Kami tidak mau dan tidak akan gunakan (kompensasi) sebagai sarana politik. Ini untuk ekonomi nasional," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden SBY menyebut salah satu opsi mengatasi tingginya anggaran subsidi BBM, yakni dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Jika dinaikkan, pemerintah masih mempertimbangkan apakah kenaikan itu dipukul rata atau hanya untuk masyarakat yang tidak layak menerima subsidi.

Jika memang harga BBM dinaikkan, Presiden memastikan akan ada kompensasi bagi rakyat yang terkena imbas. Ia pun meminta kepada semua pihak yang selama ini mendorong harga BBM dinaikkan tidak berubah sikap nantinya.

"Kalau semua sepakat harga BBM dinaikan, pilihannya sedang kita godok, dan ternyata nanti dijalankan terjadi gelombang penolakan, jangan balik kanan yang usulkan tadi. Apalagi (menjadi) yang paling keras menentang. Bulan lalu ngomong apa, sekarang ngomong seperti apa. Ayo kita belajar menjalankan politik yang baik," kata Presiden awal pekan ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Berikan Pelatihan Keuangan untuk UMKM Lokal, PT GNI Bantu Perkuat Ekonomi di Morowali Utara

    Berikan Pelatihan Keuangan untuk UMKM Lokal, PT GNI Bantu Perkuat Ekonomi di Morowali Utara

    Rilis
    Harga Saham Bank Mandiri Terkoreksi, Waktunya 'Serok'?

    Harga Saham Bank Mandiri Terkoreksi, Waktunya "Serok"?

    Earn Smart
    Tutuka Ariadji Lepas Jabatan Dirjen Migas, Siapa Penggantinya?

    Tutuka Ariadji Lepas Jabatan Dirjen Migas, Siapa Penggantinya?

    Whats New
    Panen Jagung bersama Mentan di Sumbawa, Jokowi Tekankan Pentingnya Keseimbangan Harga

    Panen Jagung bersama Mentan di Sumbawa, Jokowi Tekankan Pentingnya Keseimbangan Harga

    Whats New
    Suku Bunga Acuan BI Naik, Peritel Khawatir Bunga Pinjaman Bank Naik

    Suku Bunga Acuan BI Naik, Peritel Khawatir Bunga Pinjaman Bank Naik

    Whats New
    Laba Bank-bank Kuartal I 2024 Tumbuh Mini, Ekonom Beberkan Penyebabnya

    Laba Bank-bank Kuartal I 2024 Tumbuh Mini, Ekonom Beberkan Penyebabnya

    Whats New
    Bank Sentral AS Sebut Kenaikan Suku Bunga Tak Dalam Waktu Dekat

    Bank Sentral AS Sebut Kenaikan Suku Bunga Tak Dalam Waktu Dekat

    Whats New
    Panduan Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BRI Bermodal BRImo

    Panduan Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BRI Bermodal BRImo

    Spend Smart
    PMI Manufaktur April 2024 Turun Jadi 52,9 Poin, Menperin: Ada Libur 10 Hari...

    PMI Manufaktur April 2024 Turun Jadi 52,9 Poin, Menperin: Ada Libur 10 Hari...

    Whats New
    Siapa Hendry Lie, Pendiri Sriwijaya Air yang Jadi Tersangka Korupsi Timah Rp 271 Triliun?

    Siapa Hendry Lie, Pendiri Sriwijaya Air yang Jadi Tersangka Korupsi Timah Rp 271 Triliun?

    Whats New
    Inflasi Lebaran 2024 Terendah dalam 3 Tahun, Ini Penyebabnya

    Inflasi Lebaran 2024 Terendah dalam 3 Tahun, Ini Penyebabnya

    Whats New
    Transformasi Digital, BRI Raih Dua 'Award' dalam BSEM MRI 2024

    Transformasi Digital, BRI Raih Dua "Award" dalam BSEM MRI 2024

    Whats New
    Emiten Buah Segar BUAH Targetkan Pendapatan Rp 2 Triliun Tahun Ini

    Emiten Buah Segar BUAH Targetkan Pendapatan Rp 2 Triliun Tahun Ini

    Whats New
    SYL Gunakan Anggaran Kementan untuk Pribadi, Stafsus Sri Mulyani: Tanggung Jawab Masing-masing Kementerian

    SYL Gunakan Anggaran Kementan untuk Pribadi, Stafsus Sri Mulyani: Tanggung Jawab Masing-masing Kementerian

    Whats New
    Saat Sri Mulyani Sampai Turun Tangan Urusi Kasus Alat Tunanetra SLB yang Tertahan Bea Cukai

    Saat Sri Mulyani Sampai Turun Tangan Urusi Kasus Alat Tunanetra SLB yang Tertahan Bea Cukai

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com