BBM Naik, Pemerintah Tak Akan Beri BLT

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah berencana akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubdidi untuk kalangan masyarakat menengah ke atas. Diperkirakan, harga dinaikkan menjadi Rp 6.500 per liter, sedangkan untuk kalangan tidak mampu tetap di harga Rp 4.500 per liter.

Apa kompensasi bagi masyarakat yang terkena imbas jika kebijakan itu diterapkan? Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa memastikan tidak akan ada kompensasi berupa uang tunai untuk masyarakat miskin seperti bantuan langsung tunai (BLT).

"Tidak ada BLT-BLT-an," kata Hatta sesuai rapat terbatas membahas BBM di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/4/2013).

Hatta mengatakan, dengan kebijakan itu, seharusnya tidak ada kenaikan tarif transportasi. Pasalnya, kendaraan pelat kuning tetap menggunakan BBM dengan subsidi penuh atau di harga Rp 4.500 per liter.

Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, program BLT tak kembali diambil lantaran harus dibahas terlebih dulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ia mengatakan, dikhawatirkan pembahasan nantinya akan lama dan menuai kritik dari para anggota dewan.

Untuk itu, tambah Jero, anggaran hasil penghematan subsidi BBM akan dialihkan ke program yang sudah ada. Ia memberi contoh penambahan anggaran untuk beras miskin dan beasiswa untuk rakyat miskin.

"Kira-kira ke situ arahnya nanti. Kita mencari pola-pola yang bisa dilakukan untuk melindungi yang miskin sehingga ketika mereka merasa BBM naik, ada efek inflasi, tapi diperhatikan oleh pemerintah. Ini yang kita siapkan," pungkas Jero.

Seperti diberitakan, berbagai pihak, terutama parpol oposisi, menolak jika pemerintah kembali menerapkan program seperti BLT. Pasalnya, program yang pernah diterapkan pada periode pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai hanya menguntungkan parpol pemerintah di pemilu. Selain itu, BLT dinilai hanya mampu membuat rakyat miskin bertahan sementara.