Tiga Proyek Hibah AS Kurangi Kemiskinan di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, Pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan hibah senilai 600 juta dollar AS selama lima tahun. Bantuan tersebut berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk tiga proyek, yang dikemas dalam Program Millenium Challenge Compact.

Program tersebut meliputi ketiga proyek, yaitu Kemakmuran Hijau, Nutrisi Berbasis Masyarakat untuk Mencegah Anak Pendek, serta Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Hal itu diungkapkan Humas dan Komunikasi Millenium Challenge Account (MCA) Indonesia Lila Meulia di Jakarta, Jumat (26/4/2013) malam.

Sehari sebelumnya, secara resmi program tersebut diresmikan oleh Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan/Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo, yang juga Ketua Majelis Wali Amanat MCA Indonesia; Duta Besar AS di Jakarta Scot Marciel; JW Saputro, Direktur Eksekutif MCA Indonesia; dan Yogana Prasta, Pelaksana Tugas Direktur Bank Dunia di Indonesia. Menurut Lila, meskipun pemerintah berusaha mengatasi masalah terkait, Indonesia masih menjadi salah satu sumber emisi gas rumah kaca terbesar di dunia.

Mayoritas emisi gas rumah kaca berasal dari deforestasi, hilangnya lahan gambut, dan perubahan penggunaan lahan lainnya. "Selain itu, laju pertumbuhan emisi dari sumber energi dan industri juga berkembang sangat cepat. Sebagian besar penduduk, khususnya yang tinggal di daerah pedesaan yang terpencil, masih menghadapi kendala kurangnya sumber tenaga listrik yang andal atau bergantung pada pembangkit listrik diesel yang mahal dan tak andal. Inilah tujuan dari proyek kemakmuran hijau," ujar Lila.

Adapun Proyek Nutrisi Berbasis Masyarakat untuk Mencegah Anak Pendek bertujuan mengurangi dan mencegah anak lahir dengan berat badan kurang, anak pendek, kekurangan nutrisi pada anak-anak di lokasi proyek, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui pengurangan pengeluaran, peningkatan produktivitas, dan pendapatan yang lebih tinggi.

"Proyek modernisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan untuk melakukan efisiensi dan penghematan biaya pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan tetap menjamin terpenuhinya kualitas barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, serta memenuhi standar pelayanan publik seperti yang direncanakan sehingga mendukung dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi," jelas Lila lagi.