BBM Dua Harga Tidak Jadi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih terus membahas mengenai kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dari rencana membuat kebijakan dua harga BBM, kini pemerintah fokus kepada kenaikan BBM dengan satu harga.

Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, masyarakat termasuk Dewan Perwakilan Rakyat sudah siap untuk kenaikan harga BBM. Hanya saja, kata Jero, mereka keberatan jika kebijakan yang diambil pemerintah dengan sistem dua harga.

"Masyarakat kayaknya keberatan. Diperkirakan lebih sulit (jika diimplementasi). Dari DPR juga suaranya seperti itu. Ada harapan untuk biar satu harga saja, lebih praktis dan rakyat siap, Rakyat sudah mengerti," kata Jero sebelum menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin ( 29/4/2013 ).

Rapat terbatas itu kembali membahas BBM. Rapat dihadiri para menteri dan pejabat tinggi yang terkait dengan kebijakan BBM.

Sebelumnya, pemerintah berencana mengurangi subsidi BBM bagi pengguna mobil pribadi, dengan menerapkan harga Premium pada kisaran Rp 6.500 per liter. Sementara pengguna sepeda motor dan angkutan umum masih bisa membeli Premium dengan harga Rp 4.500 per liter.

Jero mengatakan, pembahasan selanjutnya adalah bagaimana untuk melindungi rakyat miskin yang bakal terkena imbas, termasuk pengendara sepeda motor, jika diterapkan satu harga BBM. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memastikan akan memberikan kompensasi jika harga BBM dipukul rata.

Berapa kisaran harga BBM jika diterapkan satu harga? Menurut Jero, hal itu masih dipikirkan pemerintah. Hanya saja, kata dia, dipastikan harga di bawah Rp 6.500 per liter. "Bagi rakyat bawah itu (Rp 6.500 per liter) terlalu lompat. Kalau menengah atas sudah oke. Mereka pikirannya sudah Rp 6.500 per liter. Rakyat bawahkan tadinya pikirannya (BBM untuk) kita tidak naik," ucap Jero.

Ketika dimintai tanggapan pandangan berbagai pihak bahwa pemerintah ragu mengambil keputusan soal BBM, Jero membantahnya. Menurut politisi Partai Demokrat itu, pemerintah ingin menyelamatkan rakyat miskin sehingga harus dipikirkan dengan matang.

"Saudara di kampung kalau naikkan pasti susah hidupnya. Nah, kalau itu dipikirkan lebih matang, terus ditunda sebentar, dipikirkan apa kompensasinya, Apa itu salah? Mestinya dibilang pantaslah pemerintah memikirkan yang matang untuk melindungi rakyat miskin. Jangan bilang ragu-ragu," pungkas dia.