DPR Tolak Barter Pupuk dengan Beras Myanmar

PURWOKERTO, KOMPAS.com- Ketua Komisi IV DPR Romahurmuziy menolak rencana pemerintah melakukan barter 200.000 ton pupuk dengan 500.000 ton beras dari Myanmar.

"Yang pertama dari sisi importasinya sendiri, Komisi IV menolak rencana importasi beras dari manapun karena berdasarkan proyeksi Aram (Angka Ramalan) I, Indonesia masih akan surplus lebih dari 3,5 juta ton tahun ini," katanya di Purwokerto, Senin (29/4/2013).

Romahurmuziy mengatakan hal itu kepada wartawan usai memberikan Kuliah Umum "Membangun Kedaulatan Pangan - Bilakah Indonesia Bebas Impor Produk Pertanian?" di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto.

Menurut dia, pemerintah pada tahun 2012 telah melakukan importasi hampir satu juta ton yang dilaksanakan melalui Vietnam, Thailand, dan India. "Kalau kita lihat esensi impor itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan stok cadangan beras pemerintah. Namun yang terjadi sekarang adalah kebusukan yang terjadi di berbagai gudang Bulog karena menumpuknya stok," kata dia yang akrab dipanggil dengan sebutan Gus Romi.

Kondisi tersebut, kata dia, menjadikan Bulog sebagai operator beras yang belum pernah memiliki stok lebih dari dua juta ton yang tersebar di seluruh gudang Bulog. Akibatnya, lanjut dia, beras impor yang digunakan untuk raskin (beras bagi keluarga miskin) mengalami penurunan kualitas dan kerusakan di berbagai tempat.

"Oleh karenanya, khusus untuk importasi berasnya sendiri, kami meminta agar pemerintah memikirkan secara saksama dan tidak melangsungkan importasi beras itu atas nama kerja sama bilateral apapun, baik dalam rangka ASEAN atau dalam kerja sama regional lainnya," paparnya.

Menurut dia, jangan karena itu akan menjadikan Indonesia tidak konsisten dengan rencana surplus yang sudah ditetapkan," kata dia menegaskan.

Alasan kedua, dalam penolakan impor beras yang disampaikan oleh Komisi IV, kata dia, Myanmar merupakan negara yang tidak menghargai perlindungan terhadap minoritas.

"Secara khusus kita bicara Myanmar. Etnis Rohingya dan beberapa warga muslim di Myanmar mengalami penindasan, kekerasan horizontal, dan pemerintah Myanmar tidak mampu mencegah hal itu terjadi atau terkesan membiarkan. Untuk apa kita melakukan importasi dari negara yang melakukan pengekangan atau penistaan terhadap hak azasi manusia," katanya.

Kalau memang importasi harus dilakukan pemerintah, kata dia, masih banyak negara yang bisa dijadikan sebagai sumber impor seperti Vietnam, Thailand, dan India. Ketiga negara tersebut merupakan negara-negara yang melindungi hak azasi manusia.

"Yang ketiga, barter dilakukan untuk pupuk. Yang mana regionalisasi pupuk yang dilakukan per 1 April ini juga menimbulkan kelangkaan pupuk di beberapa daerah, dan pada saat yang sama, pemerintah memutuskan eksportasi pupuk," katanya.

Gus Romi mengatakan bahwa hal ini harus dipikirkan agar jangan sampai karena keputusan pemerintah justru terjadi kelangkaan pupuk. Dia mengaku menerima pesan singkat dari sejumlah anggota Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Jawa Tengah jika hari ini mereka kesulitan memperoleh pupuk Kujang.