Inkonsistensi Kebijakan BBM Menimbulkan Ketidakpastian

JAKARTA, KOMPAS.com — Inkonsistensi kebijakan BBM yang diperlihatkan pemerintah justru menimbulkan ketidakpastian dan membuat masyarakat resah.

Pemerintah menunda rencana kenaikan BBM hingga pertengahan Mei ketika dana kompensasi untuk masyarakat sudah siap karena perlu dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Rencana kenaikan dan beragam opsi terkait BBM beberapa pekan terakhir menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki strategi dan rencana kebijakan yang kokoh terhadap BBM bersubsidi.

Anggota Komisi VII DPR, Rofi' Munawar, di Jakarta, Jumat (3/5/2013), menilai, kebijakan yang dilakukan pemerintah tersebut jelas telah membuat keresahan sosial dan membuat akivitas ekonomi masyarakat terganggu.

"Situasi ini menunjukkan bahwa pemerintah kurang baik dalam melakukan antisipasi dan perencanaan pengelolaan BBM bersubsidi," ujarnya.

Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi belum pasti direalisasikan awal Mei ini menyusul pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa harga BBM baru akan dinaikkan setelah dana kompensasi siap. Adapun realisasi kompensasi setelah APBNP 2013 disetujui oleh DPR.

Padahal, saat ini pasar sesungguhnya membutuhkan kepastian, masyarakat butuh psikologis daya beli yang baik, serta pertumbuhan ekonomi harus terus berjalan dengan supply energi yang sifatnya berkelanjutan dan terbarukan.

Namun, kenyataan itu selalu tidak pernah disadari dengan baik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sehingga bertahun-tahun menjadikan BBM sebagai komoditas tanpa memikirkan pilihan energi alternatif yang lain.

Alhasil, ketika subsidi BBM menjadi besar karena pengelolaan energi yang buruk, justru masyarakat yang harus menanggung beban langsung.