Persoalan Portugal Berpeluang Menekan Euro Lagi...

KOMPAS.com - Belum usai persoalan Siprus merongrong pergerakan mata uang euro, kini valuta tunggal negara-negara Eropa itu kembali berpotensi tertekan oleh problema negara Eurozone lainnya. Portugal memang bukan korban baru. Namun tampaknya negara beribukota di Lisbon itu tak kuasa menahan beratnya beban permasalahan negerinya hingga lagi-lagi menjadi fokus perhatian pelaku pasar sedunia.

Padahal, pasca Yunani dan Irlandia terhantam persoalan sovereign debt beberapa tahun silam, negara berlokasi di Eropa bagian barat itu juga mengajukan dana bantuan demi selamatkan negaranya dari belitan utang. Dan akhirnya, Portugal pun menduduki posisi ketiga dalam catatan negara Zona Euro yang bermasalah.

Negara yang berbatasan dengan Spanyol di sebelah utara dan timur, Samudra Atlantik di sebelah barat itu muncul ke permukaan dan mencemaskan blok Euro maupun pasar global merespon kecamuk masalah dalam negeri Portugal. Khususnya terkait pergulatan panjang pasca pemberian bantuan dana talangan dari lembaga internasional di tahun 2011 lalu.

Portugal dan Eurozone

Sebagai salah satu pendiri Zona Euro, Portugal memiliki beban moral tambahan apabila euro terus-menerus berada di bawah tekanan persoalan kawasan. Terlebih karena mata uang kumpulan 17 negara Eropa itu termasuk ke dalam golongan aset berisiko. Hingga mau tak mau, kondisi internal yang terjadi di masing-masing anggota EZ bakal memberikan ekstra pengaruh buat fluktuasi pergerakan EUR.

Sebagai negara berkekuatan dunia ekonomi, politik, dan militer ternyata tak lantas membuat Portugal menjadi kebal terhadap persoalan krisis utang Eropa. Bahkan, imbas negatifnya sudah dirasakan oleh hampir semua penduduk Portugis. Termasuk ancaman pemotongan bonus maupun pemasukan lainnya bagi pegawai pemerintahan serta pensiunan. Kecemasan warga Portugal itu diestimasi bakal sampai hingga di delapan belas distrik wilayah kekuasaannya.

Oleh sebab itu, bukan tidak mungkin, akan ada perdebatan panjang di dalam negara yang berbentuk republik itu menghadapi dua pilihan yang sama beratnya. Di satu sisi, demi pemenuhan persyaratan dana talangan dari lembaga internasional, pemerintah Portugal ibarat harus mengorbankan warganya karena rakyat akan menderita sebagai akibat program penghematan besar-besaran. Sedangkan di sisi lain, apabila negara lebih memihak pada warga, maka Lisbon terancam masalah yang diprediksi akan jauh lebih membahayakan negara anggota PBB itu.

Sebenarnya, menghadapi permasalahan negaranya, Portugal tidaklah sendiri, keanggotaannya dalam Eurozone berikut organisasi internasional lainnya (NATO, OECD, dan CPLP) memunculkan tambahan dukungan buat negara Presiden Anibal Antonio Cavaco Silva itu. Kendati demikian, bersamaan dengan kian kompleksnya persoalan krisis sovereign debt yang melanda Eropa, kewaspadaan pun harus menjadi perhatian utama pasar. Apalagi ancaman gagalnya pemenuhan deadline yang membayangi Portugal akan mengangkat kembali hangatnya isu klasik soal problema Benua Biru dan membahayakan pasar finansial dunia.

Problematika Portugal

Menelusuri kompleksnya masalah yang mendera Portugal, akan diperoleh fakta bahwa sumber permasalahan Lisbon tak lain karena belitan utang negara merespon ketidakmampuan pemenuhan kewajiban atas surat utang Portugis (nama lain Portugal). Parahnya, persoalan tak hanya membelenggu perekonomian negara yang memiliki daerah di Madeira, Azores, dan Kepulauan Selvagens saja. Problema negeri PM Pedro Passos Coelho malahan menjalar ke bidang-bidang lainnya.

Tak hanya permasalahan seputar surat utang, Portugal pun dibayangi tingginya tingkat pengangguran. Bahkan, sebagai salah satu negara maju dunia, Lisbon menduduki posisi terburuk ketiga di bloknya. Tercatat bahwa tingkat pengangguran Portugal mencapai 17,5 persen (posisi per April 2013). Sementara posisi pertama ditempati oleh Yunani (26,4 persen) dan diikuti oleh Spanyol (26,3 persen) di posisi kedua.

Memang Portugal dikenal sebagai negara yang mempunyai ekonomi yang makmur, begitu pula halnya dengan politik dan sosialnya. Akan tetapi, hukum perburuhan di negara pelopor eksplorasi pantai itu dinilai tidak fleksibel. Pemerintah Portugal pun ditengarai kurang memiliki perhatian dalam meningkatkan daya saing industri. Padahal sudah bisa dipastikan bagaimana situasi perdagangan internasional akhir-akhir ini, yang semakin mengutamakan teknologi tinggi bersamaan dengan efisiensi dalam rangka memenangkan persaingan.

Jadi, jika dilihat dari sisi Portugal saja, sudah dapat diperkirakan bagaimana kompleksnya kemelut masalah yang menghantui Zona Euro sampai dengan beberapa periode ke depan. Bayangkan apabila persoalan berasal dari beberapa anggota EZ.

Memang bantuan berupa dana besar yang mencapai puluhan milyar euro telah digelontorkan oleh lembaga internasional demi upaya penyelamatan Portugal. Begitu pula halnya dengan negara-negara anggota Eurozone bermasalah lainnya. Meski, pesimisme kontan menyerbu kawasan Benua Biru manakala buruknya situasi Portugal kembali mencemaskan pelaku pasar regional maupun internasional.

Rencana pemangkasan belanja yang lebih dalam pun akan dijalankan Portugal pada tahun ini di tengah berlangsungnya penolakan kenaikan pajak sebagai akibat penolakan Mahkamah Konstitusi Lisbon atas rencana pembayaran gaji bulanan pegawai negeri dan pensiunan. Padahal kedua poin penting itu merupakan persyaratan penggelontoran bail-out funds sebesar 78 miliar euro dari Uni Eropa dan IMF.