Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Transportasi Umum Indonesia Tidak Terurus

Kompas.com - 16/05/2013, 16:26 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, mengatakan, pemerintah dinilai tidak mengurus transportasi umum di Indonesia. Padahal, salah satu cara untuk mencegah dan mengurangi kemacetan, khususnya di Ibu Kota, adalah dengan memperbaiki kondisi transportasi umumnya.

"Angkutan umum yang beroperasi hanya 40 persen, sisanya kendaraan pribadi. Bahkan, sekitar 90 persen dari angkutan umum tersebut berusia di atas 10 tahun. Kondisi transportasi umum Indonesia memang tidak diurus," kata Djoko kepada Kompas.com di Jakarta, Kamis (16/5/2013).

Djoko menambahkan, kondisi transportasi umum di Tanah Air juga masih banyak kendala, seperti kondisi pengusaha angkutan umum yang banyak didera pungli, kir, bunga tinggi, setoran tinggi, bahkan tidak ada program safety riding bagi pengemudi angkutan umum sehingga pengemudi angkutan umum sering kebut-kebutan hanya karena mengejar setoran.

Bandingkan dengan kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor yang terus dimanjakan oleh pemerintah, seperti dengan memberi kemudahan dalam mencicil, pemberian uang muka rendah, hingga suku bunga cicilan yang murah. Hal inilah yang memicu masyarakat lebih gampang membeli kendaraan pribadi.

Padahal, kendaraan pribadi adalah musuh bebuyutan angkutan umum karena kondisi kendaraan pribadi lebih banyak dibanding angkutan umum, maka macet pun tidak tertangani lagi," tambahnya.

Solusinya, Djoko menyarankan agar pemerintah membuat program dana alokasi khusus transportasi umum daripada membuat program ragam bantuan langsung tunai (BLT) yang tidak tepat sasaran. "Partai peserta pemilu tahun depan harus membuat program yang pro-kebijakan transportasi umum. Ini akan mengurangi kemacetan yang terus melanda, khususnya Jakarta," tambahnya.

Di sisi lain, pemerintah juga harus mendorong pembangunan prasarana, seperti jalan, halte sanitasi, penyediaan air minum, hingga drainase. Dengan solusi tersebut, pemerintah tidak perlu lagi membangun fly over atau underpass hingga jalan lingkar. Selain itu, juga ada parkir tinggi bagi kendaraan pribadi. "Dengan menyediakan fasilitas angkutan umum yang baik, cepat dan murah, masyarakat akan berpikir dua kali menggunakan transportasi pribadi," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Emas ANTAM: Detail Harga Terbaru Pada Minggu 28 April 2024

Harga Emas ANTAM: Detail Harga Terbaru Pada Minggu 28 April 2024

Spend Smart
Harga Emas Terbaru 28 April 2024 di Pegadaian

Harga Emas Terbaru 28 April 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Investasi Aman, Apa Perbedaan SBSN dan SUN?

Investasi Aman, Apa Perbedaan SBSN dan SUN?

Work Smart
Harga Bahan Pokok Minggu 28 April 2024, Harga Daging Ayam Ras Naik

Harga Bahan Pokok Minggu 28 April 2024, Harga Daging Ayam Ras Naik

Whats New
SILO Layani Lebih dari 1 Juta Pasien pada Kuartal I 2024

SILO Layani Lebih dari 1 Juta Pasien pada Kuartal I 2024

Whats New
Bulog Diminta Lebih Optimal dalam Menyerap Gabah Petani

Bulog Diminta Lebih Optimal dalam Menyerap Gabah Petani

Whats New
Empat Emiten Bank Ini Bayar Dividen pada Pekan Depan

Empat Emiten Bank Ini Bayar Dividen pada Pekan Depan

Whats New
[POPULER MONEY] Sri Mulyani 'Ramal' Ekonomi RI Masih Positif | Genset Mati, Penumpang Argo Lawu Dapat Kompensasi 50 Persen Harga Tiket

[POPULER MONEY] Sri Mulyani "Ramal" Ekonomi RI Masih Positif | Genset Mati, Penumpang Argo Lawu Dapat Kompensasi 50 Persen Harga Tiket

Whats New
Ketahui, Pentingnya Memiliki Asuransi Kendaraan di Tengah Risiko Kecelakaan

Ketahui, Pentingnya Memiliki Asuransi Kendaraan di Tengah Risiko Kecelakaan

Spend Smart
Perlunya Mitigasi Saat Rupiah 'Undervalued'

Perlunya Mitigasi Saat Rupiah "Undervalued"

Whats New
Ramai Alat Belajar Siswa Tunanetra dari Luar Negeri Tertahan, Bea Cukai Beri Tanggapan

Ramai Alat Belajar Siswa Tunanetra dari Luar Negeri Tertahan, Bea Cukai Beri Tanggapan

Whats New
Sri Mulyani Jawab Viral Kasus Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta

Sri Mulyani Jawab Viral Kasus Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta

Whats New
Sri Mulyani Jelaskan Duduk Perkara Alat Belajar Tunanetra Milik SLB yang Ditahan Bea Cukai

Sri Mulyani Jelaskan Duduk Perkara Alat Belajar Tunanetra Milik SLB yang Ditahan Bea Cukai

Whats New
Apa Itu Reksadana Terproteksi? Ini Pengertian, Karakteristik, dan Risikonya

Apa Itu Reksadana Terproteksi? Ini Pengertian, Karakteristik, dan Risikonya

Work Smart
Cara Transfer BNI ke BRI lewat ATM dan Mobile Banking

Cara Transfer BNI ke BRI lewat ATM dan Mobile Banking

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com