Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga BBM Naik, Jumlah Orang Miskin Naik Jadi 30 Juta

Kompas.com - 27/05/2013, 22:06 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mengatakan, jumlah orang miskin akan bertambah jika pemerintah jadi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang direncanakan dilakukan pada pertengahan Juni mendatang.

Menteri Perencaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan, jumlah orang miskin pada tahun ini akan naik dari 10,5 persen menjadi 12,1 persen. "Ada kenaikan angka kemiskinan sebesar 1,6 persen atas dampak kenaikan harga BBM bersubsidi ini," kata Armida saat Rapat Kerja Pembahasan RAPBN 2013 di Komisi XI Jakarta, Senin (27/5/2013).

Armida menambahkan, jika saat ini jumlah penduduk mencapai 250 juta, maka jumlah orang miskin setelah kenaikan BBM menjadi 30,250 juta orang. Padahal sebelumnya, dengan asumsi harga bensin tetap Rp 4.500 per liter, tahun 2013 ini diprediksi angka kemiskinan hanya 26,250 juta. Dengan demikian, akibat kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, maka jumlah orang miskin baru mencapai 4 juta jiwa.

Di sisi lain, kenaikan harga BBM bersubsidi memang akan berdampak terhadap daya beli masyarakat. Daya beli akan terpukul akibat kenaikan sejumlah harga yang dipicu oleh meningkatnya biaya transportasi. Masalahnya, saat pembahasan angka kemiskinan ini, pemerintah sempat bingung menjelaskan jumlah angka kemiskinan akibat menaikkan harga BBM bersubsidi ini.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Anna Muawanah mengatakan, data angka kemiskinan akibat kenaikan harga BBM bersubsidi ini belum jelas. Sebab, pemerintah hanya menjelaskan hasil akhirnya.

"Data itu diperoleh dari mana. Itu tentu saja akan mempengaruhi daftar penerima dana kompensasi kenaikan BBM bersubsidi ini," kata Anna. Senada dengan Anna, Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Harry Azhar Aziz juga menjelaskan bahwa data angka kemiskinan tersebut belum jelas.

Apalagi, jumlah penerima dana kompensasi ini sekitar 15,5 juta orang. "Data itu yang mengeluarkan siapa, survei dari mana, apakah Badan Pusat Statistik (BPS) atau dari mana," kata Harry.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

    Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

    Spend Smart
    Apa Itu 'Cut-Off Time' pada Investasi Reksadana?

    Apa Itu "Cut-Off Time" pada Investasi Reksadana?

    Earn Smart
    Mengenal Apa Itu 'Skimming' dan Cara Menghindarinya

    Mengenal Apa Itu "Skimming" dan Cara Menghindarinya

    Earn Smart
    BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

    BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

    Whats New
    Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

    Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

    Whats New
    CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

    CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

    Whats New
    Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

    Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

    Earn Smart
    HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

    HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

    Whats New
    Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

    Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

    Whats New
    KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

    KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

    Rilis
    Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

    Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

    Whats New
    Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

    Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

    Whats New
    Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

    Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

    Whats New
    Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan 'Daya Tahannya'

    Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan "Daya Tahannya"

    Whats New
    “Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

    “Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com