Tambal APBN, Pemerintah Terbitkan Surat Utang Rp 142 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 241,3 triliun, naik Rp 60,8 triliun dari taget dalam APBN 2013 yang sebesar Rp 180,4 triliun. Hal itu dilakukan guna menambal defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013 yang membengkak menjadi 2,48 persen dari PDB atau sekitar Rp 233,7 triliun.

Untuk memenuhi target tesebut, hingga akhir tahun ini pemerintah masih akan menarik pembiayaan melalui SBN sebesar Rp 142,5 triliun. Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menuturkan hingga 29 Mei 2013 pemerintah telah menerbitkan SBN netto sebesar Rp 98,8 triliun. Sehingga, "Sampai akhir tahun nanti pemerintah masih akan menerbitkan SBN netto sebesar Rp 142,5 triliun," jelasnya Kamis (30/5).

Ia menambahkan, kekurangan penerbitan SBN ini akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN), baik di pasar domestik dan SUN valas, surat berharga syariah negara (SBSN) domestik dan SBSN valas.

Seperti diketahui, selain menerbitkan SBN di dalam negeri, pemerintah juga menarik dana dari pasar global melalui penerbitan SBN valas alias global bond. Awal April 2013 lalu pemerintah telah menerbitkan global bond senilai 3 miliar dollar AS.

Tak hanya itu, rencananya pemerintah juga akan menerbitkan sukuk global alias SBSN valas pada semester II nanti dengan target indikatif sekitar 1 miliar dollar AS - 1,25 miliar dollar AS.

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Dahlan Siamat menuturkan penerbitan sukuk global jumlahnya memang terbatas, karena membutuhkan aset dasar atau underlying. Sehingga, penerbitan sukuk disesuaikan dengan ketersediaan underlying.

Menurut Dahlan, sebelum menerbitkan sukuk nantinya pemerintah akan melakukan roadshow yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada investor mengenai kondisi ekonomi terkini Indonesia. "Roadshow akan dilakukan di negara-negara Timur Tengah dan ke Hongkong," jelasnya Kamis (30/5).

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menuturkan untuk menambal defisit anggaran di RAPBNP 2013 setidaknya diperlukan tambahan penerbitan surat utang baru sekitar Rp 60,8 triliun. Hanya saja, ia bilang pemerintah harus melihat kekuatan pasar obligasi di dalam negeri untuk menampung surat utang yang diterbitkan tersebut. (Herlina KD/Kontan)