Menko Kesra: BLSM Tidak Bertujuan Politis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menegaskan bahwa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) tidak bertujuan politis bagi partai politik tertentu.

"Tidak ada tujuan politis untuk partai tertentu, tetapi untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat," kata Agung Laksono seusai pelepasan Kapal Safari Bhakti Kesetiakawanan Sosial (SBKS) di Kolinlamil Tanjung Priok Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Agung menjelaskan, BLSM merupakan kompensasi yang dilakukan oleh pemerintah seiring dengan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
     
Akibat pengurangan subsidi tersebut, menurut dia, akan terjadi kenaikan harga BBM sehingga menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin terhadap naiknya harga-harga kebutuhan pokok. "Saat ini, BLSM masih dibicarakan di DPR," lanjut Agung.

Pemerintah merencanakan kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan Juni 2013, yakni harga premium naik menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter.

Sebagai kompensasi, pemerintah memberikan BLSM sebesar Rp 150.000 per bulan kepada 15,5 juta rumah tangga sangat miskin selama enam bulan untuk mengatasi dampak inflasi akibat kenaikan BBM.

Mensos mengatakan bahwa pemerintah menganggarkan Rp 14 triliun untuk kompensasi. Selain kompensasi, pemerintah juga memberi tambahan raskin dengan anggaran sekitar Rp 4 triliun serta tambahan anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 720 miliar.