Hanura Protes Keputusan Banggar soal BLSM

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husin keberatan dengan kesimpulan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR yang menganggap fraksinya mendukung pemerintah memberikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi dari naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Ia menegaskan, Fraksi Partai Hanura tetap menolak kenaikan harga BBM dan meminta pemberian BLSM tidak dilakukan terpisah. "Saya kira kalau tidak hadir dalam pengambilan keputusan bukan berarti kita setuju karena yang ada di situlah yang mengambil keputusan. Sikap kita adalah menolak kenaikan harga BBM dan terkait BLSM itu tidak ada sangkut pautnya dengan kenaikan BBM," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/6/2013).

Sebelumnya pada rapat Banggar, Kamis (13/6/2013), tiga fraksi tidak hadir, yakni Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura. Ketua Banggar DPR Achmadi Noor Supit menyepakati fraksi yang tidak hadir dianggap setuju.

Dari fraksi yang hadir, hanya Fraksi PDI Perjuangan yang memberikan catatan karena mereka menolak rencana kenaikan harga BBM subsidi sekaligus menolak pemberian BLSM. Catatan keberatan ini akan dibacakan dalam rapat paripurna pekan depan.

Pada rapat tersebut, Banggar DPR menyepakati dana BLSM sebesar Rp 11,6 triliun selama 4 bulan. Jumlah ini berkurang dari yang disepakati di Komisi VIII, yakni sebesar Rp 12 triliun untuk jangka waktu lima bulan.

Saleh keberatan dengan keputusan BLSM tersebut. Karena itu, pihaknya mencurigai sumber dana kompensasi itu berasal dari dana pinjaman Asian Development Bank (ADP) atau pinjaman luar negeri lainnya.

"Pemberian BLSM tidak ada kaitannya dengan kenaikan harga BBM, jadi itu akal-akalan pemerintah dalam mengaitkan semuanya," ujar anggota Komisi V DPR ini.

Dalam rapat Banggar diputuskan bahwa BLSM diberikan selama empat bulan untuk 15 juta keluarga miskin yang menjadi sasaran program ini. Setiap kepala keluarga akan mendapat Rp 150.000 selama empat bulan harga BBM bersubsidi dinaikkan.

Dengan begitu, anggaran negara bisa dihemat sekitar Rp 2,3 triliun, dan dari jumlah itu sebesar Rp 1,25 triliun akan diarahkan untuk dana infrastruktur. Selebihnya, penghematan itu akan dialokasikan untuk dana cadangan. Dana cadangan itu nantinya akan diproyeksikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meminta tambahan anggaran. Saat ini, dana tersebut akan dibicarakan di Komisi II yang menjadi mitra kerja KPU.