APBNP Tandingan Harusnya Disepakati Dulu

JAKARTA, KOMPAS.com -   Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis  postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013 tandingan yang diajukan oleh Fraksi PDI Perjuangan dan fraksi justru hanya akan melemahkan partai oposisi sendiri.

"Postur APBNP tandingan itu sebenarnya harus disepakati dulu di Badan Anggaran. Namun ternyata mereka malah membuat APBNP tandingan sendiri. Kalaupun dibawa ke paripurna, itu akan melemahkan partai oposisi sendiri," kata Harry saat ditemui sebelum rapat paripurna DPR.

Harry menambahkan, seharusnya dua partai yang menawarkan APBN Perubahan tersebut bergabung dan menawarkan satu postur APBNP sendiri. Dengan kondisi itu, APBNP tandingan akan semakin kuat dan memiliki nilai tawar saat di Rapat Paripurna.

Hingga saat ini, pemerintah dan partai koalisi sudah menyepakati APBNP 2013 dengan asumsi makro seperti target pertumbuhan perekonomian 6,3-6,7 persen, inflasi 7,2 persen, nilai tukar rupiah Rp 9.600 per dollar AS, harga minyak mentah 108 dollar AS per barel, lifting minyak 840.000 barel per hari, nilai suku bunga SPN 5 persen dan defisit anggaran 2,38 persen.

"Seharusnya APBNP tandingan itu harus disepakati dulu di Badan Anggaran. Jadi tidak menjadi perhitungan di rapat paripurna. Tapi kalau mereka ngotot harus dibahas di sini, maka nanti tergantung voting. Kalau seperti ini kan APBNP jadi tiga versi, yaitu dari pemerintah, versi PDIP dan versi PKS," tambahnya.

Seperti diberitakan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana mengajukan tandingan RAPBN-P 2013. Kedua fraksi yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ini mengusulkan target pendapatan dan belanja negara yang lebih besar daripada target yang dipatok RAPBN-P 2013 yang sudah disetujui Badan Anggaran DPR pekan lalu.

Dalam versi Fraksi PDI-P, belanja negara akan mencapai Rp 1.734,3 triliun, lebih besar Rp 8,2 triliun ketimbang RAPBN-P yang sudah ketok palu di badan Anggaran DPR dengan nominal Rp 1.726,1 triliun.

Fraksi PDI-P memasang target yang lebih tinggi karena mereka mengusulkan anggaran subsidi BBM, LPG, dan bahan bakar nabati (BBN) sebesar Rp 242 triliun. Sedangkan hasil kesepakatan Badan Anggaran DPR dengan pemerintah, bujet subsidi tersebut cuma Rp 199,85 triliun saja.

Alhasil, menurut perhitungan Fraksi PDIP, defisit anggaran pun membengkak. Jika Badan Anggaran dan pemerintah sepakat mematok defisit RAPBN-P 2013 sebesar 2,38 persen dari produk domestik bruto (PDB), maka PDI-P mengenakan target defisit yang lebih tinggi yakni 2,46 persen.

Sementara, Fraksi PKS mengusulkan pendapatan negara yang lebih besar dalam tandingan RAPBN-P 2013 versi mereka. Fraksi yang setuju program Bantuan Sementara Langsung Masyarakat (BLSM) meski menolak kenaikan harga BBM ini mematok target pendapatan negara yang lebih besar Rp 37,1 triliun.

"Kami menilai pemerintah belum optimal mendongkrak penerimaan di sektor pajak," kata Tamsil Linrung, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi PKS.

Bahkan, Fraksi PKS mengusulkan anggaran subsidi energi yang lebih gede lagi, sehingga defisit diperkirakan sebesar 2,49 persen dari PDB. "RAPBN-P ini bisa dipertimbangkan sebagai postur alternatif dalam rapat paripurna," kata Ahmadi Noor Supit, Ketua Badan Anggaran DPR.