PDIP-PKS Masih Ngotot Tolak Harga BBM Naik

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua fraksi DPR yaitu PDIP dan PKS masih memperjuangkan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Rapat Paripurna yang akan dibahas hari ini, Senin (17/6/2013).

Ketua Umum DPP PDIP Puan Maharani mengatakan dengan tegas sikap partainya untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. "Harga BBM bersubsidi itu tidak perlu dinaikkan. Kami akan perjuangkan di rapat paripurna ini," kata Puan sebelum rapat paripurna DPR, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Puan menilai kenaikan harga BBM bersubsidi hanyalah upaya pemerintah untuk dapat memperoleh dana Rp 42 triliun yang akan digunakan untuk program pencitraan seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan bantuan sosial sebanyak Rp 30 triliun.

Puan menambahkan, argumentasi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tidak tepat. Pemerintah beragumentasi bahwa negara butuh uang belanja untuk subsidi BBM senilai Rp 58 triliun sebagai akibat dari kenaikan harga minyak dunia, penurunan produksi migas dalam negeri dan nilai tukar rupiah yang melemah.

"Masalahnya, apakah pemerintah mampu memperoleh tambahan uang Rp 58 triliun agar BBM tidak naik? jawabannya mampu. Itulah alasan harga BBM tidak perlu naik," tambahnya.

Senada dengan PDIP, bagi anggota Komisi XI dari Fraksi PKS Echy Awal Muharram mengatakan fraksinya juga menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebab, kenaikan harga BBM tersebut hanya akan menambah angka pengangguran dan jumlah masyarakat miskin.

"Tidak ada kondisi yang mendesak untuk menaikkan harga-harga BBM," kata Echy.

Di sisi lain, Echy mengemukakan pandangan Fraksi PKS bahwa penyesuaian harga BBM akan menyebabkan kenaikan harga-harga barang yang akan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.

"Pemerintah itu melakukan kenaikan BBM ini sesungguhnya berdampak pada kenaikan harga barang, daya beli masyarakat turun," tambahnya.