Soal Tarif Angkutan, Menperin: Kadin dan Organda Selesaikan secara Adat

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perindustrian MS Hidayat meminta para pengusaha untuk melakukan pendekatan kepada Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) mengenai tarif angkutan umum dalam menghadapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Kami minta Kadin melakukan pendekatan dengan Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) terkait rencana kenaikan tarif angkutan ini. Sebab, tarif angkutan memang tidak pernah naik sejak 2009," kata Hidayat saat konferensi pers di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Jumat (21/6/2013).

Hidayat meminta Kadin melakukan pertemuan dengan Ketua Organda untuk merumuskan rencana kenaikan harga angkutan di seluruh Indonesia bila pemerintah telah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Sebab, sampai saat ini, rencana kenaikan tarif angkutan itu belum disetujui pemerintah.

"Kami minta Kadin dan Organda bisa menyelesaikan tarif angkutan ini secara adat supaya kenaikannya itu jadi kesepakatan bersama dengan pemerintah," tambahnya.

Seperti diberitakan, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Soedirman mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan persentase kenaikan tarif angkutan umum jika pemerintah telah memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut dia, Organda akan mengusulkan kenaikan tarif sekitar 30 persen.

"Maksimal persentase kasarnya 30 persen karena usulan yang akan disampaikan kepada Pemprov DKI itu apa saja yang memicu kenaikan BBM ini," kata Soedirman saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (18/6/2013).

Komponen-komponen seperti suku cadang, oli, ban, serta biaya hidup pengemudi, kata dia, menjadi dasar perhitungan kenaikan tarif. Besaran kenaikan berdasarkan harga barang di pasaran terkena dampak atas kenaikan BBM tersebut.

Terkait usulannya tersebut, Soedirman mengaku akan mendiskusikan lebih lanjut bersama Dinas Perhubungan DKI dan Komisi B DPRD DKI yang membidangi transportasi.

"Pengajuan kenaikan tarif nanti bukan mengacu pada persentase harga BBM, tapi dampak dari harga kenaikan BBM itu. Kalau naiknya 100 persen, kita tetap mengacu ke harga pasar," ujarnya.

Lebih lanjut, Soedirman mengatakan, bila pemerintah peduli terhadap sektor angkutan umum, seharusnya pemerintah dapat memberikan subsidi kepada para pengusaha angkutan umum.

Jika hal itu terjadi, Organda tidak akan mengusulkan kenaikan tarif angkutan umum. Sekadar catatan, rapat paripurna DPR RI, Senin (17/6/2013) kemarin, telah menyetujui rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Hasil itu diperoleh melalui mekanisme voting dengan hasil 338 anggota DPR menyetujui kenaikan harga BBM, sementara 181 lainnya menolak. Dengan demikian, sudah bisa dipastikan bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi.