Apindo: Kenaikan Harga BBM Membuat Pengusaha Terjepit

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, momentum pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak tepat. Pertama, kebijakan itu diputuskan di tahun politik dan saat kurs dollar AS sedang naik terhadap rupiah.

"Momentum kenaikan BBM ini bikin kita pusing karena diambil di tahun politik, di mana lebih banyak keputusan politiknya daripada keputusan ekonominya dan momentum luar negeri, di mana barang-barang ekspor sedang menurun," kata Sofjan di Gedung Permata, Kuningan, Jakarta, Senin (24/6/2013).

Di samping itu, tekanan serikat pekerja kepada para pengusaha untuk dapat meningkatkan kembali upah minimum provinsi (UMP) dirasa semakin membuat posisi pengusaha semakin tersudut.

Sofjan mengeluhkan, para buruh menekan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif BBM, tetapi perusahaan mereka yang justru menjadi sasaran amarah para buruh.

"Itu semua menambah masalah baru buat kita. Kalau ada demo, kita terpaksa menaikkan cost karena distorsi, seperti halnya yang terjadi di Makassar. Jadi, ini semua akibat momentum yang tidak tepat," ujar Sofjan.

Sementara itu, untuk penyesuaian harga sembako, ia mengatakan, pihak pengusaha telah berkomitmen untuk menetralisasi harga sewajar mungkin. Kenaikan harga sembako itu akan disesuaikan dengan kenaikan tarif angkutan umum pascakenaikan tarif BBM.

Kendati demikian, Apindo tak menjamin dapat mengontrol bahan-bahan segar, seperti sayur-mayur. Ketersediaan sembako yang dapat dikontrol, antara lain seperti barang-barang industri, bakmi, gula, minyak goreng, dan kedelai.

"Semua akan kita selesaikan dalam crisis centre setiap hari di Kementerian Perdagangan. Kota yang terganggu distribusinya akan kami stok lebih banyak," katanya.

Sofjan meminta pemerintah dan bank sentral untuk menstabilkan nilai rupiah terhadap dollar maksimal menjadi Rp 9.700. Sementara kenaikan upah buruh pascakenaikan tarif BBM akan diputuskan tahun depan bersama organisasi tripartit dan dewan pengupahan di tiap provinsi.