Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banggar Sepakati Arah dan Kebijakan RAPBN 2014

Kompas.com - 04/07/2013, 21:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya menyepakati 10 arah dan kebijakan Belanja Pemerintah Pusat pada RAPBN tahun 2014. Namun kesepakatan ini belum mencakup jumlah besaran anggaran yang akan dialokasikan.

Dalam Rapat Banggar, di Gedung DPR, Kamis, (4/7/2013), Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat menyepakati 10 arah dan kebijakan Belanja Pemerintah Pusat pada RAPBN tahun 2014. Adapun 10 arah tersebut antara lain :

Pertama, mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Upaya ini dilakukan melalui penjagaan pendapatan riil aparatur pemerintah dan pensiunannya, melanjutkan program reformasi birolrasi dan pengendalian belanja barang.

"Terutama untuk operasional dan perjalanan dinas,"ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani.

Kedua, mendukung pelaksanaan program-program pembangunan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Caranya dengan meningkatkan anggaran infrastruktur dalam rangka mendukung MP3EI untuk pembangunan infrastruktur pada enam koridor ekonomi, domestic connectivity, serta ketahanan energi dan ketahanan pangan.

Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat program perlindungan sosial dan sinergi 4 kluster penanggulangan kemiskinan dalam rangka mendukung MP3EI, memacu belanja modal terutama transportasi publik. D. Mendukung program ketahanan pangan nasional dengan mengutamakan kedaulatan pangan, serta pengadaan rumah.

Ketiga, mendukung peningkatan pertahanan dan keamanan, melalui peningkatan rasio polisi dengan rakyat, penambahan perangkat TNI/Polri dan mendorong pencapaian minimum essential forces (MEF).

Keempat, menyusun kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran serta pengembangan energi baru dan terbarukan.

Kelima, meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui dukungan konvervasi lingkungan, dan memitigasi potensi bencana. "Termasuk pengembangan ekonomi hijau," lanjut Askolani.

Keenam, melaksanakan pendidikan berkualitas serta meningkatkan kemudahan akses pendidikan dan terjangkau bagi masyarakat.

Ketujuh, mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Kedelapan, mengantisipasi risiko perlambatan pemulihan perekonomian global.

Kesembilan, mendukung pelaksanaan dan keamanan pemilu 2014 yang lancar dan demokratis untuk menjaga stabilitas nasional.

Kesepuluh, perbaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk mengoptimalkan penyerapan belanja negara dan meningkatkan kualitas pembangunan.

Paparan Askolani tak mendapat respon penolakan berarti. Hingga akhirnya Wakil Ketua Banggar Olly Dondokambey mengetok palu tanda persetujuan.

Saat ditemui seusai rapat, Askolani mengakui agenda rapat Banggar hari ini hanya menyepakati kebijakan, belum menyepakati angka apapun terkait anggaran.

"Sebab sampai sekarang kan pemerintah masih harus mendesain anggaran. Angka-angka itu baru muncul nanti dalam pembacaan nota keuangan dalam Pidato Presiden 16 Agustus nanti," pungkasnya. (Adhitya Himawan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Kontan
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com