Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertimbangkan Efek Psikologis, Pemasangan RFID Ditunda

Kompas.com - 10/07/2013, 07:58 WIB
Erlangga Djumena

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemasangan alat kendali bahan bakar minyak bersubsidi dengan teknologi identifikasi frekuensi radio (radio frequency identification/RFID) pada semua kendaraan di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi, ditunda. Hal ini dengan mempertimbangkan efek psikologis masyarakat pascakenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Wakil Presiden Pemasaran Ritel BBM PT Pertamina Muchamad Iskandar menyampaikan hal itu, Selasa (9/7/2013), di Kantor Pusat PT Pertamina, Jakarta.

Meski demikian, implementasi sistem pengendalian BBM bersubsidi dengan teknologi itu di seluruh wilayah di Indonesia ditargetkan tetap dilaksanakan sesuai jadwal yaitu pada pertengahan 2014 mendatang.

”Meski dimulainya sistem pengendalian BBM bersubsidi ini molor dari jadwal, tetapi target penerapannya di seluruh wilayah tidak berubah,” ujarnya.

Iskandar menjelaskan, pemasangan RFID pada semua kendaraan, termasuk mobil dinas instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, ditunda sampai arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini usai. Hal ini dengan mempertimbangkan efek psikologis masyarakat pascakenaikan harga BBM bersubsidi dan beban ekonomi masyarakat selama Ramadhan dan Lebaran.

”Penundaan ini bukan karena masalah teknis, tetapi lebih pada mempertimbangkan efek psikologis masyarakat. Karena RFID itu akan dipasang pada mobil pribadi masyarakat, maka tentu kami tidak bisa langsung memasang alat itu tanpa mempertimbangkan beban psikologis pengguna kendaraan, meskipun ada payung hukumnya,” ujarnya.

Pemasangan RFID pada kendaraan bermotor di Jabodetabek semula dijadwalkan dilaksanakan pada 1 Juli 2013. Hal ini merupakan bagian dari sistem pengendalian BBM bersubsidi berbasis teknologi. Sebagai tahap awal, pemasangan alat kendali itu akan dilakukan pada mobil dinas instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, mobil operasional BUMN, dan BUMD.

Sementara itu, pemasangan alat kendali BBM bersubsidi berbasis teknologi pada semua SPBU di wilayah Jabodetabek terus dilaksanakan secara bertahap. Targetnya, pada Juli ini alat kendali itu akan terpasang di 276 SPBU di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, dilanjutkan dengan pemasangan RFID tag pada kendaraan bermotor.

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto menilai, penundaan pemasangan RFID itu berarti upaya pemantauan dan pengendalian distribusi BBM bersubsidi juga akan tertunda. Konsekuensinya, identifikasi penyalahgunaan konsumsi BBM bersubsidi dan penerapan langkah untuk mengatasinya juga menjadi terlambat.

”Dalam konteks APBN, semakin lama penerapan upaya pengendalian konsumsi BBM bersubsidi tersebut ditunda, maka semakin tidak signifikan potensi penghematan volume BBM dan anggaran yang bisa didapatkan dari penerapan sistem pengendalian BBM bersubsidi dengan teknologi itu,” kata Pri Agung Rakhmanto. (EVY)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com