Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertamina Tanggapi Santai Tawaran Total E&P soal Blok Mahakam

Kompas.com - 12/07/2013, 20:37 WIB
Evy Rachmawati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — PT Pertamina (Persero) tak permasalahkan tawaran manajemen Total E&P terkait tawaran kepada BUMN migas itu mendapatkan 30 persen saham pada masa transisi pengelolaan Blok Mahakam pasca-berakhirnya kontrak pada 2017.

Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan mengatakan, masa transisi itu diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan Pertamina dalam mengoperasikan wilayah kerja migas itu. Karen mengaku tidak masalah jika ada masa transisi pengelolaan Blok Mahakam selama lima tahun.

"Selama itu memberikan manfaat pengetahuan bagi Pertamina, itu tidak masalah," ujarnya saat ditemui pada acara buka puasa bersama, Jumat (12/7/2013), di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta.

Namun, terkait tawaran hak partisipasi 30 persen bagi Pertamina, Karen menegaskan, Pertamina tidak mau berdebat karena hal itu tergantung pada pemerintah.

Sebelumnya, manajemen Total E&P Asia Pasifik mengajukan proposal kepada Menteri ESDM Jero Wacik mengenai skema bisnis pasca-berakhirnya kontrak Blok Mahakam. Dalam proposal itu, pihak Total menawarkan hak partisipasi 30 persen kepada PT Pertamina.

Total juga menawarkan adanya masa transisi pengelolaan Blok Mahakam pasca-2017 selama lima tahun. Alasannya, masa transisi ini diperlukan untuk transfer teknologi dan pengetahuan kepada Pertamina jika perusahaan migas milik Pemerintah Indonesia itu ditunjuk pemerintah sebagai operator blok itu, menggantikan Total.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com