Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lima BUMN Konstruksi Disiapkan Garap JSS

Kompas.com - 16/07/2013, 17:06 WIB
Didik Purwanto

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian BUMN menyiapkan lima perusahaan konstruksi pelat merah untuk bisa terlibat dalam pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS).

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, lima BUMN yang dimaksud adalah PT Adhi Karya Tbk, PT Hutama Karya, PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Waskita Karya Tbk, dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).

"Ya kita bikin konsorsium bersama. Saya lagi bertanya-tanya, siapa yang berpengalaman tapi semuanya mengaku berpengalaman. Ada lima yang kira-kira menjadi BUMN gajahnya," katanya, Selasa (16/7/2013).

Meski demikian, Dahlan menolak untuk menjelaskan terkait pembagian saham proyek konsorsium tersebut. "Kalau soal itu masih terlalu jauh," tambahnya.

Pekan ini seharusnya pemerintah akan memutuskan dua opsi pembangunan JSS, yaitu apakah studi kelayakan memakai dana APBN atau tidak, serta studi kelayakan akan dibangun oleh BUMN dan pemrakarsa.

Khusus untuk keterlibatan perusahaan milik pemerintah dalam proyek tersebut, Menteri BUMN yang berhak menentukan perusahaan mana yang akan ikut serta.

Hingga saat ini, pemerintah telah melakukan pra-studi kelayakan yang meliputi studi gelombang, kegempaan, angin, tsunami, hingga air laut. Nantinya kajian tim ini akan disampaikan ke tim studi kelayakan selanjutnya.

Namun, bila tetap ingin memakai dana dari APBN, pemerintah akan melihat kondisi keuangan negara. Sebab, Menteri Keuangan Chatib Basri tidak setuju jika pembangunan JSS memakai dana dari APBN.

"Kalau keuangan mau diputuskan APBN, ada tidak dananya. Dua opsi ini masih terbuka," kata Menteri Perekonomian Hatta Rajasa.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat memberi bocoran soal waktu pembangunan JSS. Pembangunan tersebut akan dimulai setidaknya sebelum masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir.

"Sebelum berakhirnya pemerintahan 2014, kawasan JSS sudah mulai groundbreaking atau dibangun karena itu janji kampanye Presiden SBY," kata Hidayat saat ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian Jakarta, Kamis (11/7/2013).

Awalnya, pembangunan kawasan JSS yang diperkirakan akan menelan dana sekitar Rp 200 triliun ini akan memakai dana dari APBN. Namun, Menteri Keuangan Chatib Basri akhirnya menyetujui bahwa pembangunannya merupakan konsorsium dari pemrakarsa dan BUMN.

"Jadi pembangunannya tidak pakai dana APBN. Proyek ini kan kalau menggunakan dana APBN bisa Rp 200 triliun, kan tidak mungkin. Nanti harga BBM pasti dinaikkan lagi (untuk membiayai proyek tersebut)," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com