Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkeu: Berbahaya Kalau Investasi Kita Turun

Kompas.com - 27/07/2013, 18:48 WIB
Heru Margianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai investasi yang turun dapat mengganggu target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pada angka di atas enam persen, kata Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro.

"Berbahaya kalau investasi kita turun, karena kalau ekspor turun, kita harus bisa kompensasi dengan FDI dan investasi lainnya dalam bentuk belanja modal pemerintah atau BUMN yang lebih besar," ujarnya di Jakarta, Sabtu (27/7/2013).
     
Bambang mengatakan, untuk menjaga agar sektor investasi tetap kompetitif, maka pemerintah berupaya melakukan relaksasi atau pelonggaran aturan atas insentif perpajakan, sebagai upaya menarik minat investor.
     
Upaya revisi peraturan tersebut dilakukan pada insentif pembebasan pajak (tax holiday) dalam hal minimal investasi dari saat ini sebesar Rp1 triliun dan batas pemberian insentif tersebut, yang akan diberikan lebih lama untuk sektor tertentu.
     
"Perubahannya bukan secara keseluruhan, tapi sektor tertentu. Kita lihat apakah Rp 750 miliar atau Rp 500 miliar, tapi tidak di bawah Rp 500 miliar. Sektor lain ada yang tetap Rp1 triliun tapi waktunya diperpanjang, sekarang 10 tahun, paling jauh 15 tahun," ujarnya.
     
Selain itu, pemerintah berupaya mempermudah prosedur keringanan pajak (tax allowance) dengan menekankan adanya kepastian untuk membayar pajak bagi investor (tax clearance) bukan audit pajak (tax audit).
     
Namun, Bambang mengakui efektivitas pemberian insentif ini baru akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan, sehingga untuk 2014, pemerintah masih berharap pada kinerja penanaman modal asing (FDI) dalam menjaga sektor investasi.
     
"Misalnya insentif berlaku 2014, pabriknya itu kan baru mau bikin. Dampak insentif mungkin baru terasa tiga-empat tahun ke depan, jadi agak sulit dibayangkan berefek pada 2014," ujarnya.
     
Saat ini, pemerintah berupaya menahan angka pertumbuhan diatas enam persen, dengan menjaga konsumsi rumah tangga dan investasi, sebagai antisipasi terhadap pelemahan ekspor yang masih terjadi akibat krisis di negara maju.
     
Dalam APBN-Perubahan 2013, asumsi pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 6,3 persen. Sedangkan, pemerintah menetapkan kisaran asumsi pertumbuhan sebesar 6,4 persen-6,9 persen dalam APBN 2014.
     
Sementara, Bank Dunia telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 dari sebelumnya sebesar 6,2 persen menjadi 5,9 persen akibat masih ada pelemahan konsumsi domestik dan penurunan ekspor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Mendag Zulhas: Warung Madura Boleh Buka 24 Jam | KFC Malaysia Tutup Lebih dari 100 Gerai, Imbas Boikot

[POPULER MONEY] Mendag Zulhas: Warung Madura Boleh Buka 24 Jam | KFC Malaysia Tutup Lebih dari 100 Gerai, Imbas Boikot

Whats New
Kode Transfer BCA, BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan Bank Lainnya

Kode Transfer BCA, BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan Bank Lainnya

Spend Smart
Cara Beli Token Listrik di ATM BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI

Cara Beli Token Listrik di ATM BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI

Spend Smart
Cara Tukar Uang Rusak di Bank Indonesia dan Syaratnya

Cara Tukar Uang Rusak di Bank Indonesia dan Syaratnya

Spend Smart
Lelang 7 Seri SUN, Pemerintah Kantongi Rp 21,5 Triliun

Lelang 7 Seri SUN, Pemerintah Kantongi Rp 21,5 Triliun

Whats New
Indosat Catat Laba Rp 1,29 Triliun di Kuartal I-2024

Indosat Catat Laba Rp 1,29 Triliun di Kuartal I-2024

Whats New
Adira Finance Cetak Laba Bersih Rp 432 Miliar pada Kuartal I-2024

Adira Finance Cetak Laba Bersih Rp 432 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Inaplas Dukung Pemerintah Atasi Polusi Sampah Plastik

Inaplas Dukung Pemerintah Atasi Polusi Sampah Plastik

Whats New
Program Pemberdayaan Daerah Gambut di Bengkalis oleh PT KPI Mampu Tingkatkan Pendapatan Masyarakat

Program Pemberdayaan Daerah Gambut di Bengkalis oleh PT KPI Mampu Tingkatkan Pendapatan Masyarakat

Whats New
Astra Internasional Bakal Tebar Dividen Rp 17 Triliun, Simak Rinciannya

Astra Internasional Bakal Tebar Dividen Rp 17 Triliun, Simak Rinciannya

Whats New
Emiten Nikel IFSH Catat Penjualan Rp 170 Miliar di Kuartal I 2024

Emiten Nikel IFSH Catat Penjualan Rp 170 Miliar di Kuartal I 2024

Whats New
Starlink Telah Kantongi Surat Uji Laik Operasi di Indonesia

Starlink Telah Kantongi Surat Uji Laik Operasi di Indonesia

Whats New
Laba Bersih BNI Naik 2,03 Persen Menjadi Rp 5,3 Triliun pada Kuartal I-2024

Laba Bersih BNI Naik 2,03 Persen Menjadi Rp 5,3 Triliun pada Kuartal I-2024

Whats New
Bank Mandiri Jaga Suku Bunga Kredit di Tengah Tren Kenaikan Biaya Dana

Bank Mandiri Jaga Suku Bunga Kredit di Tengah Tren Kenaikan Biaya Dana

Whats New
Bukan Dibebaskan Bea Cukai, Denda Impor Sepatu Bola Rp 24,74 Juta Ditanggung DHL

Bukan Dibebaskan Bea Cukai, Denda Impor Sepatu Bola Rp 24,74 Juta Ditanggung DHL

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com