Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Mana Sapi Impor Itu ?

Kompas.com - 12/08/2013, 08:40 WIB
Andreas Maryoto

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -  Harga daging sapi kembali melambung dua hari menjelang Lebaran. Harga yang sempat menyentuh Rp 80.000 per kg di beberapa daerah, kembali melonjak hingga di atas Rp 100.000. Pemerintah seperti tidak berdaya menekan harga daging sapi.

Berbagai upaya pemerintah untuk menekan harga daging sapi telah dilakukan, dari mulai mengimpor daging sapi melalui pesawat udara hingga mengimpor langsung sapi siap potong. Keputusan ini dilakukan karena kenaikan harga sapi telah membebani masyarakat.

Langkah mengimpor sapi siap potong baru pertama kali dilakukan. Sebelumnya impor sapi tidak boleh berupa sapi siap potong. Importir harus menggemukkan sapi sebelum dijual ke pasar.

Pemerintah beralasan penggemukan bisa memberi nilai tambah kepada peternak. Cara ini juga dilakukan agar tidak mendisinsentif peternak dalam negeri karena penjualan langsung akan menghadapkan antara peternak dalam negeri dan peternak luar negeri.

Kembali ke soal impor sapi siap potong, meski bisa memukul peternak lokal, tetapi langkah ini tetap dilakukan hingga Desember mendatang. Alasan pemerintah adalah untuk mengendalikan harga daging sapi. Dalam kondisi ini, semua pihak mungkin bisa memaklumi.

Akan tetapi, pemakluman itu bukanlah cek kosong bagi pemerintah untuk bebas membiarkan impor sapi dan juga membiarkan sapi yang telah diimpor tanpa diawasi pemotongannya. Bila pembiaran itu dilakukan maka maksud dari pembebasan impor sapi siap potong, yaitu agar harga daging sapi turun, tidak akan tercapai.

Dalam hal ini, pemerintah perlu memastikan jumlah sapi yang sudah diimpor dan juga memastikan keberadaan sapi tersebut. Untuk meyakinkan masyarakat, pemerintah juga perlu menginformasikan jadwal pemotongan agar bisa menekan pedagang yang bermain di pasar.

Langkah yang praktis ini perlu dilakukan setidaknya untuk meyakinkan masyarakat agar impor sapi siap potong ini bebas dari upaya untuk memburu rente semata.

Kekhawatiran masyarakat itu bukanlah sesuatu yang aneh, tetapi sangat wajar. Persoalan transparansi menjadi serius ketika isu perburuan rente masih banyak terjadi dalam perdagangan, terutama perdagangan yang mudah dan cepat memberi keuntungan.

Impor produk pertanian baik berupa beras, gula, jagung, dan juga sapi, termasuk di dalam perdagangan yang mudah dan cepat memberi keuntungan. Apalagi pada saat harga terus bergejolak.

Setidaknya dari beberapa kasus yang didapat Kompas, perburuan rente banyak terjadi di beberapa impor komoditas itu. Tidak jarang perburuan rente ini melibatkan pengurus partai politik. Masyarakat juga mudah sekali mengaitkan perburuan rente dengan aktivitas politik. Terkait dengan hal ini, maka persiapan pemilihan umum tahun depan bisa menjadikan sejumlah makelar politik mengganggu urusan impor yang sebenarnya tidak ruwet.

Kondisi inilah yang menjadikan tantangan Kementerian Perdagangan makin berat. Di satu sisi kementerian ini tentu sudah direpotkan oleh gejolak harga daging itu sendiri. Di sisi lain makelar politik kerap sekali mengganggu pengendalian harga karena mempunyai keinginan lain. Langkah memastikan impor sapi tetap profesional harus dilakukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Resmi Kuasai 100 Persen Saham Bank Commonwealth, OCBC NISP Targetkan Proses Merger Selesai Tahun Ini

Resmi Kuasai 100 Persen Saham Bank Commonwealth, OCBC NISP Targetkan Proses Merger Selesai Tahun Ini

Whats New
Sucor Sekuritas Ajak Masyarakat Belajar Investasi lewat Kompetisi 'Trading'

Sucor Sekuritas Ajak Masyarakat Belajar Investasi lewat Kompetisi "Trading"

Earn Smart
Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com