Pemerintah Berupaya Cegah PHK Massal

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah akan berupaya mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat situasi ekonomi di Indonesia. Pemerintah akan membuat kebijakan khusus untuk dunia usaha.

"Kita akan melakukan sesuatu bekerjasama dengan dunia usaha. Apapun tekanan yang dialami dunia usaha dan juga pemerintah, jangan sampai melakukan PHK. Bila terjadi PHK, akan lebih sulit bagi rakyat mencukupi kebutuhan sehari-harinya," kata Presiden saat jumpa pers seusai rapat terbatas bidang ekonomi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu ( 21/8/2013 ).

Ratas tersebut membahas situasi ekonomi Indonesia terkini, yakni merosotnya nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Hadir dalam rapat Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Chatib Basri, Gubernur Bank Indonesia Agus Wartowardojo, dan menteri dan pimpinan lembaga terkait lainnya.

Presiden mengatakan, pemerintah akan menyusun kebijakan mencegah PHK dan mengatasi masalah ekonomi lainnya dalam dua hari kedepan. Pada Jumat ( 23/8/2013 ), kata Presiden, dirinya akan memutuskan paket yang akan dilakukan pemerintah.

"Pada hari Jumat juga akan diumumkan oleh para menteri teknis yang membidangi dan menangani masalah ini. Pada hari berikutnya dijalankan. Saya berharap kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung langkah-langkah mengatasi masalah ekonomi," kata Presiden.

Dalam penjelasannya, Presiden menyebut merosotnya nilai tukar rupiah dan IHSG akibat kekhawatiran pasar dalam negeri dan luar negeri jika pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot hingga akhirnya membuat ekonomi Indonesia tidak baik.

Ada dua faktor kekhawatiran itu muncul, yaitu ditetapkannya kebijakan pengetatan stimulus moneter di Amerika Serikat. Kebijakan itu berpengaruh kepada situasi keuangan di banyak negara, termasuk Indonesia.

Faktor ke dua, menurunnya ekspor akibat resesi dunia dan tetap tingginya impor. Akibatnya, kata Presiden, neraca perdagangan dan neraca pembayaran menjadi tidak baik.