Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mentan: Kita Tak Bisa Paksa Petani Tanam Kedelai

Kompas.com - 28/08/2013, 11:59 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian, Suswono menuturkan, pemerintah tak bisa memaksa petani menanam kedelai, meskipun sudah ada insentif berupa harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 7.000 per kilogram dan benih.

"Tentu tugas saya meningkatkan produktivitas. Tapi saat ini kan petani kita diberi kebebasan memilih komoditas. Kita enggak bisa memaksa petani menanam kedelai," kata Suswono ditemui usai membuka Forum Gelar Potensi dan Peluang Investasi Pertanian II 2013, di Jakarta, Rabu (28/8/2013).

Berdasarkan Perpres nomor 32 tahun 2013 tentang penugasan kepada Bulog untuk pengamanan harga kedelai, ditetapkan HPP kedelai sebesar Rp 7.000 per kilogram. Dalam kesempatan berbeda, Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan Selasa (27/8/2013), mengatakan, insentif tersebut dapat meningkatkan semangat petani untuk menanam kedelai.

Ketika dikonfirmasi, Suswono, masih ragu, apakah dengan insentif tersebut ada peningkatan produksi kedelai hingga akhir tahun. "Kita enggak bisa pastikan, walaupun Bulog sudah ditugaskan untuk membeli dengan harga Rp 7.000 per kilogram," ujarnya.

Menurut Suswono, insentif tersebut tidak serta merta bisa diimpelementasikan serentak di semua titik produksi kedelai. Anomali cuaca menjadi faktor penyebabnya. Di sejumlah daerah yang seharusnya sudah memasuki musim kemarau, ternyata masih mengalami kemarau basah.

"Jadi ada yang masih menanam padi. Walaupun mereka tahu, ekses menanam padi tiga kali dalam setahun itu bisa mengundang hama," kata Suswono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

Whats New
Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Whats New
Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Whats New
Jakarta, Medan, dan Makassar  Masuk Daftar Smart City Index 2024

Jakarta, Medan, dan Makassar Masuk Daftar Smart City Index 2024

Whats New
Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Whats New
Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Earn Smart
Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Whats New
Ditanya Bakal Jadi Menteri Lagi, Zulhas: Terserah Presiden

Ditanya Bakal Jadi Menteri Lagi, Zulhas: Terserah Presiden

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Tak Langsung Kerek Suku Bunga Kredit

Ekonom: Kenaikan BI Rate Tak Langsung Kerek Suku Bunga Kredit

Whats New
Sepakati Kerja Sama Kementan-Polri, Kapolri Listyo: Kami Dukung Penuh Swasembada

Sepakati Kerja Sama Kementan-Polri, Kapolri Listyo: Kami Dukung Penuh Swasembada

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com