Bisa Jadi Bea Keluar Bijih Mineral Dinaikkan..

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menggulirkan wacana pemberian toleransi bagi para pengusaha untuk tetap mengekspor bijih mineral pada 2014. Syaratnya, bea keluar komoditas itu akan dinaikkan. 

Tujuan wacana ini adalah menyiasati pemberlakuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batur Bara. UU tersebut mengamanatkan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.

"Kalau tidak membangun smelter, ini nanti ada kebijakan lain. Ini masih ide," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Thamrin Sihite, saat ditemui usai rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Jero Wacik dan jajarannya, Rabu (28/8/2013), di Jakarta. Namun, Thamrin menegaskan Pemerintah tetap menyatakan pelarangan ekspor bijih mineral pada 2014 dan mewajibkan pembangunan instalasi pengolahan atau smelter.

Kenaikan bea ekspor, merupakan salah satu dari ide "kompensasi" tak terbangunnya smelter yang diwajibkan tersebut. "Misalkan, mereka kan sudah mulai studi kelayakan pembangunan smelter. Kalau sudah peletakan batu pertama pembangunan smelter, bolehlah nanti ada semacam jaminan kesungguhan," kata Thamrin.

Selain itu, lanjut Thamrin, ada beberapa alternatif lain kebijakan bagi para pengusaha untuk mengekspor bijih mineral pada 2014. "Kalau selama ini kan hanya pakta integritas. Nantinya ada jaminan kesungguhan, jadi pelaksana pembangunan smelter misalnya konsorsium beberapa perusahaan harus menyimpan sejumlah uang di pemerintah untuk memastikan terealisasinya pembangunan smelter," ujarnya.