Konflik Suriah, Anggaran Subsidi BBM RI Terancam Membengkak

Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah saat ini memang terus mengantisipasi konflik Suriah terhadap kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Ya kita tidak harus langsung menaikkan harga BBM, tapi konsekuensinya kita harus bisa menyediakan biaya subsidi lebih besar," kata Bambang di kantor Kementerian Perekonomian Jakarta, Rabu (4/9/2013) malam.

Khusus di tahun depan, pemerintah sudah menganggarkan subsidi BBM sekitar Rp 190 triliun, atau turun sekitar Rp 9 triliun dibandingkan dengan subsidi BBM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 yang mencapai Rp 199,85 triliun.

Dengan adanya konflik ini, pemerintah memang tidak bisa seenaknya mengubah asumsi makro sekaligus anggaran kementerian atau lembaga. Sebab untuk APBN Perubahan 2013 dan APBN 2014 sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Tapi akan kita aturlah," katanya.

Mengenai kemungkinan pembengkakan anggaran untuk subsidi BBM ini, pemerintah masih belum menghitung besaran pembengkakannya. Namun pemerintah akan menjaga agar defisit neraca anggaran tidak akan melebihi target semula yaitu 2,38 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

"Tidak ada perkiraan (pembengkakan). Di Undang-undang APBN tidak ditulis apa-apa. Pokoknya kita jaga defisit APBN jangan lewat 2,38 persen," tambahnya.