Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Yakin Buruh Bisa Terima Inpres Upah Minimum

Kompas.com - 19/09/2013, 06:19 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meyakini buruh dapat menerima pembedaan penetapan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) untuk bidang pekerjaan padat karya, yang diatur melalui instruksi presiden. Kebijakan itu dia sebut sebagai upaya penyelamatan dari upaya pemecatan (PHK) buruh.

Muhaimin mengingatkan bahwa kondisi perusahaan padat karya serba terbatas, terutama dalam hal kekuatan modal. Dengan adanya instruksi presiden (inpres) dan peraturan menakertrans soal penetapan UMP, menurut dia, pengusaha akan menjadi tenang.

"Intinya di situ. Tapi butuh waktu agar semua pihak bisa menerima bahwa padat karya itu layak mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah, pengusaha, ataupun buruh. Yang penting sosialisasi. Saya optimis kalau semua akhirnya memahami keterbatasan padat karya ini," papar Muhaimin di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Muhaimin menambahkan, penetapan UMP nantinya tetap berada di Dewan Pengupahan. Pemerintah hanya ingin agar para gubernur memperhatikan perusahaan padat karya dalam penetapan UMP. "Jangan sampai padat karya disamakan dengan industri besar," ujar dia.

Muhaimin juga berharap agar buruh menjadikan unjuk rasa atau mogok kerja sebagai langkah terakhir dalam memperjuangkan kenaikan UMP. Ia meminta buruh mengutamakan dialog dengan pengusaha dan pemerintah agar tidak merugikan banyak pihak.

Selain itu, lanjut Muhaimin, perlu juga ada kesabaran dari semua pihak dalam penetapan UMP agar tidak terjadi salah paham. Lalu, apakah inpres tersebut sudah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? "Belum, masih disinkronisasi," ujar dia.

Seperti diberitakan, para buruh di berbagai daerah terus melakukan unjuk rasa menuntut peningkatan kesejahteraan menjelang penetapan UMP 2014. Mereka menolak penentuan UMP berdasarkan inflasi seperti rencana pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com