Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Segera Perbaiki Fundamental Ekonomi

Kompas.com - 20/09/2013, 14:20 WIB
Didik Purwanto,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah harus segera memanfaatkan momentum penundaan pengurangan stimulus fiskal (tapering off) dari Bank Sentral Amerika Serikat. Caranya dengan segera memperbaiki fundamental ekonomi.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan, dua langkah paling mendesak adalah menekan impor dan meningkatkan kinerja ekspor. Impor terbesar yang paling wajib diatasi adalah impor hasil migas.

“Pemerintah harus segera mengatasi keterbatasan pengolahan hasil migas karena keterbatasan kilang di dalam negeri. Cara tersingkat tentu saja adalah membeli kilang. Sementara pembangunan kilang baru yang butuh waktu juga harus dilaksanakan,” ujar Harry dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (20/9/2013).

Ia menambahkan, pemerintah juga harus meningkatkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) karena peraturan Bank Indonesia (BI) tentang DHE belum begitu optimal. Sehingga hal itu menyebabkan defisit dalam neraca transaksi berjalan masih saja terjadi.

“Aturannya sudah ada, yang kurang adalah niat dan nyali dari pemerintah untuk menegakkan aturan ini terutama terhadap investor luar yang kerap mencari-cari alasan dan mengancam untuk menarik investasi,” jelasnya.

Selain langkah-langkah tersebut, Harry menjelaskan, dalam jangka pendek yang paling masuk akal adalah mendorong peningkatan sektor industri kreatif dan pariwisata berkonsep meetings, incentive travel, conventions, and exhibitions (MICE) yang memiliki perputaran uang yang sangat besar dibanding pembelanjaan yang dikeluarkan wisatawan biasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KKP Gandeng Kejagung untuk Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

KKP Gandeng Kejagung untuk Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

Whats New
Pengusaha Harap Putusan MK soal Pilpres Dapat Ciptakan Iklim Investasi Stabil

Pengusaha Harap Putusan MK soal Pilpres Dapat Ciptakan Iklim Investasi Stabil

Whats New
IHSG dan Rupiah Kompak Menguat di Akhir Sesi 23 April 2024

IHSG dan Rupiah Kompak Menguat di Akhir Sesi 23 April 2024

Whats New
Rupiah Diramal Bisa Kembali Menguat di Bawah Rp 16.000 Tahun Ini

Rupiah Diramal Bisa Kembali Menguat di Bawah Rp 16.000 Tahun Ini

Whats New
Bagaimana Prospek IPO di Indonesia Tahun Ini Usai Pemilu?

Bagaimana Prospek IPO di Indonesia Tahun Ini Usai Pemilu?

Whats New
Harga Makanan Global Diperkirakan Turun, Konsumen Bakal Lega

Harga Makanan Global Diperkirakan Turun, Konsumen Bakal Lega

Whats New
Laba Bersih Astra Agro Lestari Turun 38,8 Persen, Soroti Dampak El Nino

Laba Bersih Astra Agro Lestari Turun 38,8 Persen, Soroti Dampak El Nino

Whats New
Naik, Pemerintah Tetapkan Harga Acuan Batu Bara hingga Emas April 2024

Naik, Pemerintah Tetapkan Harga Acuan Batu Bara hingga Emas April 2024

Whats New
Alasan Mandala Finance Tak Bagi Dividen untuk Tahun Buku 2023

Alasan Mandala Finance Tak Bagi Dividen untuk Tahun Buku 2023

Whats New
Efek Panjang Pandemi, Laba Bersih Mandala Finance Turun 35,78 Persen

Efek Panjang Pandemi, Laba Bersih Mandala Finance Turun 35,78 Persen

Whats New
Heboh soal Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Cek Ketentuannya

Heboh soal Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Cek Ketentuannya

Whats New
KB Bank Targetkan Penyelesaian Perbaikan Kualitas Aset Tahun Ini

KB Bank Targetkan Penyelesaian Perbaikan Kualitas Aset Tahun Ini

Whats New
Astra Agro Lestari Sepakati Pembagian Dividen Rp 165 Per Saham

Astra Agro Lestari Sepakati Pembagian Dividen Rp 165 Per Saham

Whats New
Ditopang Pertumbuhan Kredit, Sektor Perbankan Diprediksi Semakin Moncer

Ditopang Pertumbuhan Kredit, Sektor Perbankan Diprediksi Semakin Moncer

Whats New
Survei: 69 Persen Perusahaan Indonesia Tak Rekrut Pegawai Baru untuk Hindari PHK

Survei: 69 Persen Perusahaan Indonesia Tak Rekrut Pegawai Baru untuk Hindari PHK

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com