Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirjen Pajak: Masyarakat Indonesia Harus Mau "Saweran"

Kompas.com - 23/09/2013, 12:04 WIB
Didik Purwanto

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Fuad Rahmany mengatakan, masyarakat Indonesia harus mengetahui pentingnya membayar pajak. Hal itu untuk membantu penerimaan negara sehingga bisa dibelanjakan untuk infrastruktur demi menuju bangsa Indonesia yang maju di masa mendatang.

Masalahnya sampai saat ini, baru 520.000 orang wajib pajak yang mau membayarkan pajaknya. Padahal menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak, ada potensi 12 juta perusahaan yang bisa menjadi potensi wajib pajak.

"Jadi yang mau membayar pajak hanya kurang dari 10 persen. Tapi kalau dibilang pajak itu kesannya seram. Makanya ini disebut seperti saweran wajib. Jadi lebih halus dari pajak, padahal intinya sama saja," kata Fuad saat pembukaan seminar pajak di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (23/9/2013).

Ia menambahkan, Indonesia oleh lembaga keuangan besar seperti Dana Moneter Internasional (IMF) hingga Bank Dunia sudah diproyeksikan akan menjadi nomor tujuh negara besar dunia. Sebab, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu stabil di sekitar level 6 persen.

Dengan demikian, Indonesia akan sejajar dengan negara seperti Amerika Serikat, China, Brazil, India sampai Rusia.

Masalahnya lagi, untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut, pemerintah perlu membangun infrastruktur yang lebih banyak. Kendalanya untuk membangun infrastruktur tersebut memerlukan dana yang relatif besar.

"Dana itu diperoleh dari pajak. Masalahnya, kesadaran masyarakat Indonesia itu masih rendah untuk membayar pajak," tambahnya.

Ke depan, Direktorat Jenderal Pajak akan mengintensifkan penerimaan pajaknya dengan meminta tambahan petugas atau pegawai pajak untuk mengejar potensi penerimaan pajak yang relatif besar tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com