Olimpiade 2020 dan Utang Jumbo Jepang

TOKYO, KOMPAS.com — Terpilihnya Jepang sebagai tuan rumah Olimpiade tahun 2020 ibarat buah simalakama. Sebab, biaya pembangunan Olimpiade bakal memperparah krisis utang Pemerintah Jepang. Memasuki bulan Oktober, Pemerintah Jepang harus memutar otak dalam-dalam untuk mengatasi utang jumbo. Perdana Menteri (PM) Jepang, Shinzo Abe, bakal mengumumkan kebijakan pajak penghasilan (PPh) korporasi.

Rumor yang beredar, pemerintah bakal mengerek PPh dari 5 persen menjadi 8 persen yang berlaku di April 2014. Selanjutnya, Jepang juga bertekad mengerek PPh menjadi 10 persen di Oktober 2015. Belum selesai polemik rencana Abe menaikkan PPh, Jepang kini kembali terbelit momok menakutkan. Pascaterpilih menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 2020, utang jumbo Jepang diperkirakan bakal membengkak.

Hitungan awal Komite Olimpiade Jepang, biaya persiapan menuju Olimpiade menyerap dana sebesar 5 miliar dollar AS. Ajang olahraga terbesar di dunia ini bakal menambah gundukan utang Jepang. Di akhir Juni kemarin, utang Jepang telah menembus angka 1.000 triliun yen atau sekitar 10,46 triliun dollar AS. Hitungan Dana Moneter Internasional (IMF), utang Jepang bakal mencapai 245 persen dari total produk domestik bruto (PDB) di akhir tahun 2013. Ini adalah rasio utang tertinggi di seluruh dunia.

Coba bandingkan dengan negara lain. Rasio utang Yunani terhadap PDB sebesar 179 persen. Sedangkan utang Amerika Serikat mencapai 108 persen dari PDB. Ada juga Italia yang utangnya mencapai 131 persen dari PDB. "Tanpa kenaikan pajak sebesar 20 persen hingga tahun 2022, akan terjadi bencana utang besar," ujar Takatoshi Ito, Dekan Tokyo University, seperti dikutip Bloomberg.

Yield obligasi merosot

Di tahun fiskal 2013, beban utang Jepang menyedot anggaran belanja negara. Dalam setahun, Jepang harus merogoh kocek sebesar 22,2 triliun yen untuk membayar bunga utang. Jumlah ini setara dengan setengah dari pendapatan pajak negara. Beban bunga utang juga mencakup 24 persen dari total anggaran pemerintah.

Dus, rasio utang yang jumbo menyeret yield obligasi pemerintah. Contoh, yield obligasi Jepang tenor 10 tahun kini telah menyentuh posisi terendah sepanjang masa di level 0,315 persen. Selama lima tahun terakhir, rata-rata yield obligasi Jepang sebesar 1,08 persen.

Moody’s Investors Service menilai, jika Jepang menunda kenaikan pajak di Oktober nanti, rating surat utang Jepang bakal anjlok. Rating obligasi Jepang yang memburuk ini yang memicu investor melepas obligasi. Contoh, Dana Pensiun Investasi Pemerintah (GPIF). Dari total dana kelolaan 1,23 triliun dollar AS, GPIF berencana mengurangi porsi obligasi menjadi 60 persen dari sebelumnya 67 persen.

Saat ini 90 persen dari total pemegang surat utang Pemerintah Jepang merupakan investor lokal. Kenaikan PPh ditentang karena dianggap menghambat pemulihan ekonomi. (Dessy Rosalina)