Bakrieland Minta Pemegang Obligasi Hormati Keputusan Pengadilan

Sekretaris Perusahaan Bakrieland, Yudy Rizard Hakim mengatakan, pihaknya tidak bisa melakukan negosiasi jika proses hukum masih berlanjut atau dalam status berperkara di pengadilan.

"Perseroan memandang semua pihak harus tunduk dan menghormati hukum di Indonesia, termasuk keputusan majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak gugatan PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang) terhadap Bakrieland Development," jelasnya dalam keterangan pers, Jumat (27/9/2013).

Untuk itu, Rudy berharap agar masing–masing pihak menghormati perjanjian kerahasiaan (non disclosure agreement) yang telah disepakati.

Dia mengklaim perseroan selalu mengedepankan transparansi atas segala informasi yang harus diketahui oleh publik dan para pemangku kepentingan lainnya.

Sebelumnya, Bakrieland memenangkan sidang pemohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang dilayangkan oleh Bank of New York Mellon cabang London.

Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang diketuai oleh Dwi Sugiarto menilai, permohonan tersebut salah alamat. "Menolak permohonan PKPU dari pemohon dan menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara," kata majelis hakim saat membacakan putusan di PN Jakpus pada Senin (23/9/2013).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai sesuai dalam trust deed yang disepakati para pihak, hukum Inggris dan Pengadilan Wales menjadi pilihan dalam penyelesaian hukum sengketa tersebut.

"UU Kepailitan tidak bisa mengakui suatu yurisdiksi asing, dan hukum Indonesia hanya mengakui hukum nasional. Hal tersebut juga sesuai dengan asas universal pacta sunt servanda dalam Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, dan juga sejalan dengan penafsiran analogis di mana pengadilan Indonesia tidak mengenal putusan arbitrase asing," ujar majelis hakim.