Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perdagangan Bebas APEC Rugikan Indonesia

Kompas.com - 10/10/2013, 21:07 WIB
Didik Purwanto

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz mengatakan, kesepakatan perdagangan bebas di Asia Pasifik Economic Cooperation (APEC) dinilai akan merugikan Indonesia. Indonesia dinilai belum siap menghadapi derasnya arus komoditas dan produk dari luar negeri.

“Seharusnya pemerintah mau bertanya pada diri sendiri, apakah kita siap dengan liberalisasi perdagangan yang mana nantinya bea masuk produk dikenakan 0 sampai maksimal 5 persen saja,” ujar Harry di Jakarta, Kamis (10/10/2013).

Ia menyesalkan, pemerintah Indonesia terlalu gampang menyetujui poin kesepakatan perdagangan bebas di APEC ini. Walaupun sebenarnya kesepakatan yang tertuang dalam Deklarasi Bali ini baru akan dibawa oleh para Menteri Perdagangan dalam konferensi Tingkat Tinggi World Trade Organisation (KTT WTO) pada Desember 2013 mendatang di Bali.

“Kita sudah mendapat imbas perdagangan bebas yang membuat neraca perdagangan Indonesia minus dan melemahkan rupiah kita. Sementara kita terus asyik mengobral ekspor komoditas dalam bentuk bahan mentah,” ujarnya.

Pada sisi lain, lanjutnya, Indonesia belum mempersiapkan diri dengan industri yang memberi nilai tambah komoditas menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah ekonomi untuk memberikan manfaat bagi neraca perdagangan indonesia.

“Belum lagi ekonomi biaya tinggi akibat biaya perizinan, buruh, infrastruktur yang sangat buruk sangat membebani produk buatan Indonesia membuat harga produk Indonesia sulit bersaing di mancanegara,” katanya.

Sementara itu, sejumlah aturan yang telah dikeluarkan justru diabaikan oleh pemerintah. Salah satunya larangan ekspor komoditas dalam bentuk mentah. Pemerintah terus menunda sejak aturan dikeluarkan pada 2009.

“Lebih sedihnya lagi, pengusaha eksportir komoditas kita setelah menjual produknya ke luar negeri lebih suka memarkir hasil penjualannya itu di luar negeri dan hanya sebagian saja yang masuk kembali ke Indonesia untuk memenuhi biaya operasonal,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Selain itu, Pemerintah Indonesia masih berat untuk menerapkan aturan L/C untuk komoditas ekpor. Padahal kebijakan tersebut dapat memperkuat cadangan devisa kita. “Kondisi ini sepertinya dibiarkan berlarut-larut oleh pemerintah," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com