Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Lindungi Petani, Pemerintah Dinilai Terlalu Takut kepada WTO

Kompas.com - 14/10/2013, 13:53 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah dinilai terlalu takut untuk melindungi kepentingan petani lokal. Indikasinya yakni tarif bea masuk importasi kedelai diobral bebas 0 persen.

Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS), Tejo Wahyu Jatmiko, menilai, pengenaan bea masuk importasi kedelai sebetulnya dapat membuat kedelai petani lokal menjadi semakin kompetitif.

Sayangnya, selama ini pemerintah dinilai tak kreatif melindungi petani sehingga memilih menihilkan bea masuk dengan dalih trade off.

"Saya pikir itu tadi harus ada perlindungan. Produsen Brasil, Argentina, itu berani menentukan bea masuk 14-16 persen, itu enggak masalah juga. Dan itu bisa membuat kedelai kita jauh lebih kompetitif," kata Tejo kepada Kompas.com, Senin (14/10/2013).

Menurut Tejo, produk pertanian yang berkaitan erat dengan upaya pengentasan kemiskinan (poverty alleviation) serta yang berkait dengan hajat hidup orang banyak cukup sebagai modal untuk melakukan negosiasi ulang.

"Jangan pernah takut. Paling-paling di-sue (dituntut) di WTO, dan itu butuh waktu panjang. Ketakukan kita, kita akan dibalas. Kalau kita tidak kreatif, kan kita masih bisa impor dari negara lain," lanjut dia.

Sebelumnya, peneliti sosial agro ekonomi dari Kementerian Pertanian, Erna Maria Lokollo, kepada Kompas.com mengatakan sebetulnya pemerintah bisa bermain "cantik" untuk melindungi petani lokal.

Sayangnya, rekomendasi dari para peneliti tersebut seolah hanya sekadar masukan. Hal itu lantaran pengambilan keputusan tata niaga tidak melibatkan para pemberi rekomendasi. Berkaca dari hasil kajiannya pada 2007, tarif bea masuk importasi kedelai diperhitungkan sebesar 22,3 persen.

Dengan tarif impor optimum tersebut petani memperoleh keuntungan 25 persen. Itu dengan asumsi biaya pokok produksi Rp 3.359,2 per kg. Ditanya perihal tarif impor optimum untuk 2013 dan tahun mendatang, Tejo mengatakan masih di kisaran rekomendasi dari Erna dan kawan-kawan, yakni di antara 20-25 persen.

"Kalau enggak siap (free trade) ya bilang enggak siap. AS aja berikan subsidi kok. Saya tidak tahu logikanya, kita nurut. Harusnya negosiasi dulu, minimal kita enggak dapat 20 persen ya 10 persen, tidak serta merta dinolkan," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Era Suku Bunga Tinggi, Jago Syariah Buka Kemungkinan Penyesuaian Bagi Hasil Deposito

Era Suku Bunga Tinggi, Jago Syariah Buka Kemungkinan Penyesuaian Bagi Hasil Deposito

Whats New
Bank Neo Commerce Tunjuk Eri Budiono Jadi Dirut Baru

Bank Neo Commerce Tunjuk Eri Budiono Jadi Dirut Baru

Whats New
Soal Laba Bank, Ekonom: Masih Tumbuh di Bawah 5 Persen Sudah Sangat Baik

Soal Laba Bank, Ekonom: Masih Tumbuh di Bawah 5 Persen Sudah Sangat Baik

Whats New
Menperin Bantah Investasi Apple di Indonesia Batal

Menperin Bantah Investasi Apple di Indonesia Batal

Whats New
Jago Syariah Jajaki Kerja Sama dengan Fintech Lending

Jago Syariah Jajaki Kerja Sama dengan Fintech Lending

Whats New
Kolaborasi Es Krim Aice dan Teguk, Total Investasi Rp 700 Miliar

Kolaborasi Es Krim Aice dan Teguk, Total Investasi Rp 700 Miliar

Whats New
OJK: Pendapatan Premi di Sektor Asuransi Capai Rp 87,53 Triliun Per Maret 2024

OJK: Pendapatan Premi di Sektor Asuransi Capai Rp 87,53 Triliun Per Maret 2024

Whats New
Sudah Dibuka, Ini Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 67

Sudah Dibuka, Ini Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 67

Whats New
Barang Bawaan dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Mendag Minta Jastiper Patuhi Aturan

Barang Bawaan dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Mendag Minta Jastiper Patuhi Aturan

Whats New
Pasca-Lebaran, Kereta Cepat Whoosh Jadi 48 Perjalanan dengan Tarif mulai Rp 150.000

Pasca-Lebaran, Kereta Cepat Whoosh Jadi 48 Perjalanan dengan Tarif mulai Rp 150.000

Whats New
Bagaimana Aturan Perlintasan Kereta Api di Indonesia? Ini Penjelasan KAI

Bagaimana Aturan Perlintasan Kereta Api di Indonesia? Ini Penjelasan KAI

Whats New
Penempatan di IKN, Pemerintah Buka Formasi 14.114 CPNS dan 57.529 PPPK

Penempatan di IKN, Pemerintah Buka Formasi 14.114 CPNS dan 57.529 PPPK

Whats New
Daftar 8 Instansi yang Buka Lowongan CPNS 2024 Lewat Sekolah Kedinasan

Daftar 8 Instansi yang Buka Lowongan CPNS 2024 Lewat Sekolah Kedinasan

Whats New
Harga Emas Terbaru 4 Mei 2024 di Pegadaian

Harga Emas Terbaru 4 Mei 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Mendag Sebut Rumah Potong Hewan Wajib Punya Sertifikat Halal Oktober 2024

Mendag Sebut Rumah Potong Hewan Wajib Punya Sertifikat Halal Oktober 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com