Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Visi dan Misi Pemerintah terkait Pangan Dinilai Tak Fokus

Kompas.com - 14/10/2013, 20:45 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS), Tejo Wahyu Jatmiko mengatakan, urusan pangan sebetulnya menjadi prioritas pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 bersama sektor pertambangan.

Namun, ia mempertanyakan urusan pangan justru menjadi prioritas kelima dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

Menurutnya, negara Indonesia bisa mencapai kemandirian pangan jika urusan pangan menjadi prioritas pemerintah, baik di RPJP maupun RPJMN, RKP, bahkan tercermin sampai penganggaran.

"Saya juga agak surprise, RPJP itu ada di pertanian dan tambang, kenapa implementasinya berbeda. RPJP itu yang buat Bappenas dan DPR,orang-orang pinter lah. Sementara pelaksanaannya itu (RPJMN) visi-misi presiden. Tapi, visi-misi ini belok dulu, ini yang ke depan kita akan sampaikan lebih keras," kata Tejo kepada Kompas.com, di Jakarta, Senin (14/10/2013).

Tejo membenarkan ketika ditanya bahwa tidak tercapainya swasembada sebetulnya sudah terlihat dari sejak perumusan RPJMN. Ia melemparkan sejumlah argumen, yakni berkurangnya jumlah rumah tangga petani sebanyak 5 juta selama 10 tahun (BPS), alih lahan pertanian, serta tingginya impor komoditas strategis.

"Swasembada mana yang tercapai, semakin jauh kita dari kata swasembada. Dan alasannya tidak masuk akal, tidak dapat lahan. Kita minta presiden punya visi yang jelas. Kemampuan manajerial SBY lemah, karena menyerahkan kepada kementerian teknis," katanya lagi.

Akibatnya, lanjut Tejo, ketika Kementerian Pertanian berencana memperluas areal tanam, sementara Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional tidak memberikan, maka mustahil lahan pertanian bertambah luas.

Salah satu indikasi bahwa urusan pangan tak menjadi prioritas adalah alokasi anggaran yang minim.

Dari catatan Kompas.com, anggaran untuk mencapai komoditas kedelai misalnya sangat jauh dari kebutuhan. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, Udhoro Kasih Anggoro mengatakan, alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai swasembada kedelai sebesar Rp 2,81 triliun. Namun realisasinya hanya sekitar Rp 700 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com