Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sisa 2 Bulan jadi Penentu Target Pajak

Kompas.com - 08/11/2013, 15:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mesti kerja ekstra untuk menggenjot penerimaan selama dua bulan terakhir ini. Pasalnya realisasi penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2013 baru mencapai 71,75 persen dari target.

Berdasarkan data evaluasi penerimaan pajak, Jumat (8/11/2013), penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2013 sebesar Rp 714,023 triliun atau 71,75 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 yang dipatok Rp 995,213 triliun.

Pencapaian di akhir Oktober ini meningkat 7 persen jika dibanding September 2013. Bila dibanding periode yang sama tahun lalu, peningkatannya mencapai 10,03 persen, di mana pada Agustus 2012 realisasinya mencapai Rp 648,909 triliun.

Sama seperti sebelumnya, salah satu kelompok penerimaan pajak yang mendongkrak setoran pajak kali ini adalah pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).

Pembayaran PBB yang jatuh tempo setiap tahunnya per 31 Oktober menjadi faktor pendorong penerimaan ini. Alhasil pertumbuhan pajak ini mencapai 112,57 persen jika dibanding tahun 2012 lalu.

Di sisi lain, pajak penghasilan (PPh) migas mengalami penurunan. Kelompok penerimaan ini memang terus merosot. Dibanding tahun lalu, penerimaan di tahun ini turun 5 persen menjadi Rp 64,057 triliun.

Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Chandra Budi menjelaskan, penurunan penerimaan di sektor PPh migas, akibat kondisi perlambatan ekonomi global.

"Ditjen pajak terus bekerja maksimal agar target 2013 dapat tercapai," ujar Chandra kepada KONTAN, Jumat (8/11/2013).

Dirjen Pajak Fuad Rahmany pernah menuturkan, penerimaan di tahun ini memang berat untuk tercapai 100 persen. Bahkan, hingga akhir tahun penerimaan ditargetkan hanya mencapai 94 persen.

Pun begitu, dalam sisa 2 bulan terakhir tahun ini, penerimaan pajak akan dikejar 22 persen realisasinya. "Biasanya 25 persen (di November dan Desember) kalau keadaan ekonomi tidak memburuk," tutur Fuad.

Salah satu upaya DJP menggenjot realisasi penerimaan pajak adalah melakukan pemeriksaan pajak sektor properti. Bahkan, saat ini DJP telah menerbitkan surat Ketetapan Pajak (SKP) terhadap perusahaan yang dianggap melanggar pembayaran pajak.

Sebelumnya kantor pajak menyatakan tengah memeriksa sekitar 9.000 perusahaan properti yang diduga melakukan pelanggaran pembayaran pajak.

Ekspor lesu

Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Bako menilai, penerimaan di sektor migas yang menurun memang diakibatkan ekspor kita yang lesu.

Tapi nanti dalam beberapa bulan ke depan hingga Januari 2014, menurut Ronny, penerimaan pajak di sektor PPh migas akan meningkat karena musim dingin yang terjadi di luar negeri. "Musim dingin mereka butuh bahan bakar kita," tandas Ronny.

Di sisi lain, pengamat pajak Darussalam menilai penerimaan pajak hingga akhir tahun akan terdorong penerimaannya. sehingga target pajak ingin mencapai 94 persen dari target akan terealisasi.

Pasalnya, berdasarkan pengalaman tahun lalu dua bulan terakhir di akhir tahun penerimaan pajak bisa mencapai 20 persen-24 persen.

Dengan demikian, menurut dia, realisasi pajak hingga akhir tahun akan mendekati atau sama dengan realisasi pajak tahun 2012 lalu.

Asal Anda tahu, hingga akhir 2012 realisasi penerimaan pajak dalam negeri mencapai Rp
930,5 triliun atau 96,1% dari target APBNP 2012 sebesar Rp 968,3 triliun. (Margareta Engge Kharismawati)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Kontan
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Naik Selama Ramadan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Whats New
ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

Whats New
Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com