Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hatta: Pemerintah Terus Pangkas Birokrasi Perizinan

Kompas.com - 13/11/2013, 14:52 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah berkomitmen untuk menyederhanakan pola perizinan yang selama ini mengganggu kemudahan para pengusaha untuk berbisnis di Indonesia. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk menyederhanakan pola perizinan yang selama ini "menghantui" para investor. Pola perizinan yang berbelit-belit, menurutnya, memakan waktu dan biaya yang luar biasa.

"Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk menyederhanakan pola perizinan yang sangat menghatui para investor kita. Sejumlah perizinan yang berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya yang tinggi saat ini sedang terus kita pangkas," kata Hatta dalam acara Indonesia International Infrastructure Conference & Exhibition (IIICE) 2013 di Jakarta, Rabu (13/11/2013).

Hatta memberi contoh, saat ini pemerintah sedang memangkas pola perizinan sektor migas. Jumlah perizinan di sektor tersebut, jelasnya, terdiri atas lebih dari 86 jenis perizinan. Ini merupakan sesuatu yang melelahkan dan tentu saja memakan biaya tinggi.

"Kalau perusahaan ingin memulai (usaha) hari ini, maka hasil dari perizinan itu akan keluar 2 hingga 3 tahun kemudian. Sesuatu yang melelahkan dan memakan biaya tinggi. Oleh sebab itu, perizinan yang bertele-tele menjadi target pemerintah untuk kita pangkas," ujarnya.

Selain menyederhanakan pola perizinan usaha, pemerintah juga melakukan berbagai upaya lain dalam mempermudah proses usaha dan investasi di Tanah Air. Menurut Hatta, pemerintah terus melakukan perbaikan fasilitas dan memberi dukungan fiskal. Di samping itu, lanjutnya, pemerintah juga mendorong peran BUMN.

"Selain meningkatkan alokasi pembangunan infrastruktur, pemerintah Indonesia terus memperbaiki fasilitas untuk memberikan penjaminan dan dukungan fiskal bagi infrastruktur yang dikerjasamakan bersama pihak swasta. Berbagai upaya mengembangkan skema-skema pembiayaan juga terus dilakukan, misalnya melalui penerbitan obligasi untuk infrastruktur maupun melalui pembiayaan sukuk. Sementara itu, peningkatan peran peran BUMN baik secara sendiri maupun kerja sama dengan pihak swasta maupun foreign direct investmen harus terus kita dorong," papar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com