Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengembang Iri, Pemerintah Hanya Fokus Mobil Murah

Kompas.com - 25/11/2013, 18:09 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha properti yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) merasa pemerintah tak adil, lantaran hanya semangat mengeluarkan kebijakan mobil murah, namun di sisi lain enggan membangun perumahan murah atau sekadar memfasilitasi para pengembang untuk membangun hunian lebih murah.

Ketua Umum DPP REI Setyo Maharso mengeluhkan di akhir masa jabatannya kalangan developer istilah dia, mendapat tiga pukulan hebat.

"Pertama, surat edaran Bank Indonesia (BI) tentang aturan KPR (kredit pemilikan rumah) rumah kedua dan seterusnya. Kedua, naiknya BI rate (suku bunga acuan). Dan ketiga, surat edaran dari Dirjen Pajak," keluhnya di hadapan Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan, di Jakarta, Senin (25/11/2013).

Setyo mengatakan, pertumbuhan kebutuhan rumah amat besar. Sementara developer belum bisa mengejar pertumbuhan tersebut. Ia menjelaskan setiap tahun rata-rata pertumbuhan kebutuhan rumah sekitar 800.000 unit. Sementara para pengembang hanya mampu membangun sekitar 247.000 unit.

Hingga saat ini, REI mencatat ada selisih antara penawaran dan permintaan hunian (backlog) sebesar 15 juta unit. "Artinya backlog akan semakin bertambah manakala pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang pro pasar pertumbuhan," tukasnya.

Lebih lanjut ia mengklaim hingga saat ini para pengembang belum pernah mendapatkan insentif pajak dari pemerintah. Setidaknya kata dia, PBB menjadi salah satu komponen yang bisa dilepaskan pemerintah. Hal itu kata dia, juga dapat mendorong pertumbuhan hunian di luar Jawa.

Dengan begitu para pengembang yang selama ini banyak terkonsentrasi di Jawa akan mulai merambah ke luar Jawa. "Sehingga pengembang yang kebanyakan dari Jawa tidak membangun di Jawa saja tapi bisa bangun di NTT, Maluku Utara," imbuhnya.

Dia menilai, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang membangun rumah-rumah susun sangat baik. Namun, itu pun suatu saat tak akan cukup untuk mengerem urbanisasi yang tinggi. Sehingga menurutnya perlu ada penyediaan rumah yang layak di daerah-daerah.

"Dikaitkan dengan mobil murah, seberapa luas Pak Jokowi bikin taman, karena mobilnya lebih murah, orang akan beli mobil murah terus tidur di Taman Jokowi," sindirnya atas kebijakan pemerintah soal mobil murah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com