Pengembang Iri, Pemerintah Hanya Fokus Mobil Murah

Ketua Umum DPP REI Setyo Maharso mengeluhkan di akhir masa jabatannya kalangan developer istilah dia, mendapat tiga pukulan hebat.

"Pertama, surat edaran Bank Indonesia (BI) tentang aturan KPR (kredit pemilikan rumah) rumah kedua dan seterusnya. Kedua, naiknya BI rate (suku bunga acuan). Dan ketiga, surat edaran dari Dirjen Pajak," keluhnya di hadapan Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan, di Jakarta, Senin (25/11/2013).

Setyo mengatakan, pertumbuhan kebutuhan rumah amat besar. Sementara developer belum bisa mengejar pertumbuhan tersebut. Ia menjelaskan setiap tahun rata-rata pertumbuhan kebutuhan rumah sekitar 800.000 unit. Sementara para pengembang hanya mampu membangun sekitar 247.000 unit.

Hingga saat ini, REI mencatat ada selisih antara penawaran dan permintaan hunian (backlog) sebesar 15 juta unit. "Artinya backlog akan semakin bertambah manakala pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang pro pasar pertumbuhan," tukasnya.

Lebih lanjut ia mengklaim hingga saat ini para pengembang belum pernah mendapatkan insentif pajak dari pemerintah. Setidaknya kata dia, PBB menjadi salah satu komponen yang bisa dilepaskan pemerintah. Hal itu kata dia, juga dapat mendorong pertumbuhan hunian di luar Jawa.

Dengan begitu para pengembang yang selama ini banyak terkonsentrasi di Jawa akan mulai merambah ke luar Jawa. "Sehingga pengembang yang kebanyakan dari Jawa tidak membangun di Jawa saja tapi bisa bangun di NTT, Maluku Utara," imbuhnya.

Dia menilai, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang membangun rumah-rumah susun sangat baik. Namun, itu pun suatu saat tak akan cukup untuk mengerem urbanisasi yang tinggi. Sehingga menurutnya perlu ada penyediaan rumah yang layak di daerah-daerah.

"Dikaitkan dengan mobil murah, seberapa luas Pak Jokowi bikin taman, karena mobilnya lebih murah, orang akan beli mobil murah terus tidur di Taman Jokowi," sindirnya atas kebijakan pemerintah soal mobil murah.