Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gagal Kendalikan Inflasi, Gaji Gubernur BI Tak Naik

Kompas.com - 28/11/2013, 19:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Kerja Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) Tahun 2014 Komisi XI DPR RI memutuskan tidak menaikkan gaji Dewan Gubernur BI untuk tahun 2014 karena dianggap gagal mengendalikan inflasi.

"Inflasi ditetapkan di APBN-Perubahan 2013 sebesar 7,2 persen sementara inflasi aktual selama tahun 2013 diperkirakan mencapai 8,2 persen," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis, Kamis (28/11/2013).

Menurut Harry, Panitia Kerja ATBI menilai inflasi yang terjadi di tahun 2013 tidak sesuai target negara.

"Tetapi Panja Komisi XI sepakat untuk menyetarakan gaji Dewan Gubernur BI dan pegawai BI disesuaikaan dengan indeks market salary, khususnya dengan lembaga pengatur keuangan sejenis seperti LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," kata Harry.

Sebagai contoh, menurut Harry, gaji bulanan Gubernur BI saat ini Rp 170,69 juta sementara gaji Ketua OJK Rp 154,10 juta dan Ketua LPS Rp 175 juta.

Gaji Deputi Gubernur BI Rp 108,10 juta, Anggota Dewan Komisaris (DK) OJK Rp 131,76 juta dan Anggota DK LPS Rp 140 juta.

Disamping itu, Panja juga menyepakati anggaran Rp 737M untuk membayar 1.159 pegawai BI yang ditugaskan ke OJK, khususnya pegawai bidan pengawasan perbankan sampai pegawai BI tersebut memutuskan definitif pindah ke OJK, maka anggaran gaji pegawai BI yang pindah secara definitif ke OJK, gajinya dibayarkan oleh anggaran OJK.

Di tahun 2014, menurut Harry, BI juga akan merekrut sebanyak 989 pegawai baru dengan alokasi anggaran sebesar Rp 198M, yang sebanyak 561 recruitment dari outsourcing menjadi pegawai tetap, 248 rekruitmen baru dan 180 untuk replacement atas pegawai yang pensiun.

Di tahun 2014, anggaran penerimaan Operasional turun sebesar 24,69 persen dibanding tahun 2013 (Rp 16,7T), menjadi Rp 12,6T (2014), sementara anggaran pengeluaran Operasional naik 23,55 persen dari tahun 2013 (3,8T) ke 2014 (4,8T).

"Diharapkan tahun 2014, BI makin baik mengelola target utamanya seperti inflasi dan sistem pembayaran, karena mulai 1 Jan 2014 pengawasan perbankan tidak lagi menjadi wewenang BI tetapi pindah ke OJK," kata Harry. (Hasanudin Aco)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Kirim Paket Barang lewat Ekspedisi dengan Aman untuk Pemula

Cara Kirim Paket Barang lewat Ekspedisi dengan Aman untuk Pemula

Whats New
Cara Top Up DANA Pakai Virtual Account BRI

Cara Top Up DANA Pakai Virtual Account BRI

Spend Smart
Cek Daftar Pinjol Resmi yang Berizin OJK Mei 2024

Cek Daftar Pinjol Resmi yang Berizin OJK Mei 2024

Whats New
Penyaluran Avtur Khusus Penerbangan Haji 2024 Diproyeksi Mencapai 100.000 KL

Penyaluran Avtur Khusus Penerbangan Haji 2024 Diproyeksi Mencapai 100.000 KL

Whats New
Pemilik Kapal Apresiasi Upaya Kemenhub Evakuasi MV Layar Anggun 8 yang Terbakar

Pemilik Kapal Apresiasi Upaya Kemenhub Evakuasi MV Layar Anggun 8 yang Terbakar

Whats New
Langkah AJB Bumiputera 1912 Setelah Revisi Rencana Penyehatan Keuangan

Langkah AJB Bumiputera 1912 Setelah Revisi Rencana Penyehatan Keuangan

Whats New
KKP dan Polri Gagalkan Penyelundupan 125.684 Benih Bening Lobster di Jambi

KKP dan Polri Gagalkan Penyelundupan 125.684 Benih Bening Lobster di Jambi

Whats New
Sulbar akan Jadi Penyuplai Produk Pangan untuk IKN, Kementan Beri Benih Gratis

Sulbar akan Jadi Penyuplai Produk Pangan untuk IKN, Kementan Beri Benih Gratis

Whats New
Emiten Tambang Samindo Resources Catatkan Kenaikan Pendapatan 33,5 Persen Per Kuartal I-2024

Emiten Tambang Samindo Resources Catatkan Kenaikan Pendapatan 33,5 Persen Per Kuartal I-2024

Whats New
OJK Sebut Klaim Asuransi Kesehatan Lebih Tinggi dari Premi yang Diterima Perusahaan

OJK Sebut Klaim Asuransi Kesehatan Lebih Tinggi dari Premi yang Diterima Perusahaan

Whats New
SKK Migas dan Mubadala Energy Temukan 2 TFC Potensi Gas di Blok South Andaman

SKK Migas dan Mubadala Energy Temukan 2 TFC Potensi Gas di Blok South Andaman

Whats New
Perkuat Bisnis di RI, Perusahaan Pemurni Air Korea Dapat Sertifikat Halal BPJPH

Perkuat Bisnis di RI, Perusahaan Pemurni Air Korea Dapat Sertifikat Halal BPJPH

Whats New
Upaya Kemenparekraf Jaring Wisatawan Asing di Korea Selatan

Upaya Kemenparekraf Jaring Wisatawan Asing di Korea Selatan

Whats New
Libur 'Long Weekend', 2 Lintasan Utama ASDP Layani 26.122 Orang dan 125.950 Unit Kendaraan

Libur "Long Weekend", 2 Lintasan Utama ASDP Layani 26.122 Orang dan 125.950 Unit Kendaraan

Whats New
Soroti Kecelakan Bus Pariwisata di Subang, Menparekraf: Kita Butuh Manajemen Krisis yang Efektif

Soroti Kecelakan Bus Pariwisata di Subang, Menparekraf: Kita Butuh Manajemen Krisis yang Efektif

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com