Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Mensinyalir Pajak Sektor Tambang Banyak yang Menguap

Kompas.com - 04/12/2013, 11:57 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja mengatakan dari 11.000 pemilik izin usaha tambang, hanya 3.000 usaha yang melaporkan laporan keuangan dan terekam di Direktorat Jenderal Pajak.

"Selebihnya kantor pajak tidak punya laporannya. Jadi potensi yang begitu besar hilang," kata Adnan dalam Risk and Governance Summit 2013, di Jakarta, Rabu (4/12/2013).

Dalam kesempatan tersebut, Adnan menyuguhkan pemberitaan yang dimuat di Harian Kompas pekan lalu, kepada hadirin. Di dalamnya disebutkan, nyaris semua instansi cenderung menyembunyikan data atau laporan keuangan, termasuk yang paling disorot Kementerian ESDM.

"Dengan begini, potensi hilangnya (pajak) besar. Beginikah pemerintahan kita? Padahal mereka yang punya data digaji oleh rakyat. Kementerian ESDM tidak mau memberikan data mengenai ijin usaha, jenis tambang dan sebagainya," jelasnya.

Lebih lanjut, ia pun mengungkap salah satu persoalan mineral tambang di Indonesia, yaitu cadangan batubara Indonesia hanya 2,63 persen dari dunia. Namun, kalau dilihat ekspornya, Indonesia menjadi eksportir batubara terbesar di dunia.

Dari sekelumit permasalahan ini, Adnan berharap, OJK bisa menjadi mitra aktif KPK agar tercipta good governance sehingga tidak ada penyimpangan. Dengan demikian, potensi penerimaan negara bisa dijaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com