Kuwait Pertimbangkan Batal Bangun Kilang di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS,com - Kuwait Petroleum Corporation mempertimbangkan untuk membatalkan rencana pembangunan kilang di Indonesia. Pembatalan pembangunan kilang berkapasitas 300.000 barrel per hari dengan nilai investasi Rp 90 triliun itu karena Pemerintah Indonesia tidak bersedia memenuhi permintaan sejumlah insentif yang mereka ajukan.

Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero) Mohamad Afdal, Selasa (10/12/2013), di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan kepada Kuwait Petroleum Corporation (KPC) secara formal bahwa pemerintah tidak dapat memberikan insentif kilang sesuai harapan investor. ”Mereka menyatakan, ’it’s no hope’,” kata Afdal.

Menurut Afdal, permintaan insentif itu dinilai terlalu banyak dan memberatkan pemerintah.

Sebagaimana diketahui KPC meminta sejumlah insentif, seperti pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) atau tax holiday selama 30 tahun dan selanjutnya 5 persen. Padahal, saat ini, PPh badan sebesar 20 persen.

Perusahaan asal Kuwait itu juga meminta keringanan pajak yang lain, seperti pajak daerah dan bea masuk. Pihak KPC telah menuntaskan studi kelayakan pembangunan kilang di Indonesia dan hasilnya kilang tidak ekonomis jika dikenakan pajak sesuai yang berlaku.

Selain KPC, ada investor lain yang juga berminat membangun kilang di Indonesia dengan kapasitas 300.000 barrel per hari (bph), yakni Saudi Aramco Asia Company Limited. Saat ini, perusahaan itu melakukan studi kelayakan untuk menentukan keekonomian kilang yang ditargetkan bisa selesai awal 2014.

Pembangunan kilang diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak bumi dan produk bahan bakar minyak. Saat ini, kapasitas kilang BBM milik Pertamina 1 juta bph. Dengan kebutuhan BBM 1,5 juta bph, butuh kapasitas kilang 2 juta bph. Kapasitas produksi kilang saat ini sekitar 80 persen karena sudah tua.

Sebelumnya Wakil Direktur Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (ReforMiner Institut) Komaidi Notonegoro menyatakan, dengan kondisi itu, perlu penambahan 3-4 kilang dengan kapasitas masing-masing 300.000 bph. Jika kilang yang dibangun berskala kecil 100.000-150.000 bph, lebih banyak lagi kilang yang harus dibangun. Jika pembangunan kilang terus tertunda, akan memengaruhi ketahanan energi nasional. ”Kalaupun sekarang dibangun, kilang baru beroperasi 3-4 tahun ke depan karena pengerjaan konstruksinya butuh 2-3 tahun,” ujarnya. (EVY)