Punya Rumah Seharga Rp 30 Miliar Bayar Pajak Hanya Rp 2,8 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com — Ada banyak orang kaya di Indonesia, memiliki rumah berharga hingga puluhan miliar, atau berpenghasilan miliaran per tahun. Namun, sayang, mereka tidak taat membayar pajak. Kalaupun membayar pajak, nilainya jauh dari yang sesungguhnya. Namun, pihak Ditjen Pajak kesulitan karena kekurangan pegawai di lapangan. Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan, di kawasan perumahan elite Pondok Indah, Jakarta, misalnya, ada orang kaya pemilik rumah berharga miliaran, tetapi tidak jujur membayar pajak.

"Ada rumah di Pondok Indah berharga Rp 30 miliar, tetapi pemiliknya bayar pajak hanya Rp 2,8 juta. Ini terlalu kecil. Tapi, kami tidak bisa mengejar karena pegawai sedikit, padahal pemilik rumah itu punya banyak rumah, dan tinggalnya tidak menetap," kata Fuad saat acara pertemuan silaturahim dengan jajaran pemimpin redaksi dan editor media massa di Ruang Rapat Utama Kantor Ditjen Pajak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/12/2013) malam.

Dia menyebut contoh lain. Dasar Tanah Abang, Jakarta, misalnya ada sekitar 20.000 toko. Banyak toko memiliki penjualan besar dengan omzetnya mencapai 100 juta per bulan, atau Rp 1,2 miliar per tahun. Bahkan, ada yang berpenghasilan mencapai Rp 10 miliar per tahun.

Namun, pegawai pajak kerap kesulitan mendatangi wajib pajak di Tanah Abang. Kalaupun berhasil menemui wajib pajak, pegawai pajak sering dihardik atau malah diusir. Ini karena jumlah pegawai yang tidak memadai, cenderung diremehkan wajib pajak, yang kadang kala bersikap kayak preman, atau dikawal preman.

"Jadi, menurut saya, untuk pasar Tanah Abang, satu gedung itu, perlu ada 50 pegawai pajak. Setiap mendatangi wajib pajak, datang berkelompok tiga tau empat orang, dan sedikit memaksa karena mereja (wajib pajak) juga punya banyak preman," kata mantan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.

Belum lagi wajib pajak yang semakin hari semakin bervariasi, bukan saja perusahaan modal asing atau perusahaan swasta nasional skala besar. "Saat ini justru yang lebih besar potensialnya, sektor informal. Tapi, sayang, belum tergarap karena tenaga habis untuk urusi perusahaan besar," kata Fuad. (Domu D Ambarita)