Realisasi Tol Sumatera Minim

PEKANBARU, KOMPAS.com - Meski dicanangkan sejak 2011 oleh gubernur se-Sumatera, realisasi pembangunan tol yang membelah Pulau Sumatera masih sangat minim. Kalangan pejabat di Sumatera pesimistis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menandatangani keputusan tentang percepatan pembangunan tol tersebut.

”Kami pesimistis keppres (keputusan presiden) itu bakal terbit karena banyak ketidaksinkronan di antara para menteri untuk percepatan tol ini. Tol di Bali selesai cepat karena ada perintah langsung Presiden, tetapi Sumatera tidak,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung Ali Rahman dalam Rapat Koordinasi Gubernur Se-Sumatera di Pekanbaru, Selasa (17/12/2013).

Meski ada 10 provinsi di Sumatera, pertemuan kemarin hanya dihadiri tiga gubernur, yaitu Penjabat Gubernur Riau Djohermansyah Djohan yang juga Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan Gubernur Bangka Belitung Rustam Efendi.

Djohermansyah optimistis, Presiden bersedia menandatangani keppres percepatan pembangunan tol Sumatera. Ini mengingat tol itu sangat didambakan warga untuk mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah barat Indonesia.

Untuk mewujudkan tol Sumatera, menurut Irwan, dibutuhkan tekad dan keinginan besar seluruh pemimpin di Sumatera. Kalaupun dana APBN belum tersedia, diperlukan pendekatan lain yang digalang para gubernur.

”Mendatangkan investor untuk membangun tol Sumatera rasanya masih sulit karena dipandang tidak visibel secara bisnis dan ekonomi. Saya mengusulkan penyertaan modal dari seluruh provinsi di Sumatera. Meski demikian, kami tetap meminta Presiden membuat keppres percepatan,” katanya.

Pembangunan tol Sumatera masih berkutat pada persoalan pembebasan lahan. Dari Aceh sampai Lampung, lahan yang dibebaskan masih sangat kecil. Lampung masih berkutat pada rencana pembebasan jalur Bakauheni-Terbanggi dan Terbanggi-Pematang Panggang.

Satu-satunya pihak yang menyatakan sudah berhasil membebaskan tanah adalah Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Selatan. Lahan yang dibebaskan sepanjang 32 kilometer dari Kota Palembang hingga Indralaya. Wilayah lain masih sebatas konsep dan perencanaan. Perkembangan Tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 124 kilometer juga tidak jelas meski perencanaan sudah berjalan tiga tahun.

Berdasarkan pengamatan Kompas, salah satu persoalan pembebasan tanah untuk tol di Riau adalah konflik dengan masyarakat. Sebagai contoh di ruas Dumai-Duri sepanjang 25 kilometer, areal sepanjang 7 kilometer disebut-sebut sebagai kawasan hutan, tetapi kenyataannya lahan tersebut telah dikuasai masyarakat dengan berbagai surat kepemilikan, termasuk sertifikat hak milik. (SAH)